BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan mendorong kurikulum jaminan sosial sejak dini. Agar kelompok pelajar dari pendidikan menengah dan tinggi semakin melek akan pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial.
Akurasi.id, Bontang – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar webinar dengan tema “Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi”, Selasa (30/5/2022).
Webinar ini dilaksanakan karena BPJAMSOSTEK menyadari pentingnya aspek pendidikan. Dalam pembentukan karakter para generasi penerus bangsa.
Kegiatan yang terselenggara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membuka webinar secara resmi. Yang turut dihadiri ratusan peserta berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Muhadjir Effendy menekankan, bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Berangkat dari semangat tersebut terbitlah Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.
Kemudian, program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-royong.
“Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi mental,” tutur Muhadjir.
Menko PMK Soroti Minimnya Pemahaman Masyarakat akan Pentingnya Jaminan Sosial
Ia juga menyoroti bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya jaminan sosial. Sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa dirinya dan keluarganya setiap saat.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%. Oleh karena itu, Muhadjir berharap kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus lebih gencar lagi oleh kedua BPJS.
Bersama kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.
“Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,” ujarnya.
Senada, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang, bahwa dunia pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini. Sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare.
Menurutnya, kurikulum pendidikan jaminan sosial juga harus dibuat membumi. Agar nantinya peserta didik dapat memahami secara komprehensif. Sehingga, secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.
BPJS Dorong Pembentukan Jaminan Sosial Masuk dalam Kurikulum Pendidikan
Sementara, Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi dalam sambutanya mengatakan, bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi kelompok pelajar.
Salah satunya melalui pembentukan sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara komprehensif dan menyeluruh.
“Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan. Sehingga, literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia. Khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan,” terangnya.
Harapannya, webinar mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik. Oleh karena itu, webinar menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya.
Seperti Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin,. Serta, Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional Dinna Wisnu. Seluruh diskusi tersebut di moderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani Riant Nugroho.
Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk memberikan closing speech. “Semoga pembangunan literasi jaminan sosial dapat menjadi awal, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia di Indonesia di waktu yang akan datang,” tutup Abdur.
Terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Bontang Ramdani menyampaikan apresiasi langkah ini sebagai upaya penanaman sejak dini, akan pentingnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat.
“Pemahaman sejak dini tentang pentingnya Jaminan Sosial secara langsung akan berdampak terhadap peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dapat terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu, kami berharap juga bisa berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan di negeri ini,” terangnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
