Akurasi.id, Sangatta – Belum ada perkembangan yang berarti di balik pengerjaan mega proyek pembangunan jembatan yang membentang di atas Sungai Masabang yang akan menghubungkan Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan Kutai Timur (Kutim).
Belum adanya kegiatan di sekitar lokasi pembangunan Jembatan Sangatta Selatan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Kepada Akurasi.id, sebagian warga mengaku tidak mengetahui penyebab belum berlanjutnya pengerjaan proyek tersebut. Padahal penandatanganan proyek itu sudah dilaksanakan pada 17 Januari 2018. “[Yang ada hanya] pemasangan papan proyek,” kata Herni, Minggu (7/4/19).
Hal senada dipertanyakan warga lainnya. Di lokasi pembangunan jembatan, proyek senilai Rp 35 miliar ini tak terlihat material seperti besi dan semen. Meski kontrak sudah ditandatangani setahun lalu, di lapangan tidak ada tanda-tanda pekerjaan akan dimulai kecuali papan proyek yang disertai pernyataan bahwa proyek yang menyeberangi Sungai Sangatta ini didampingi Tim P4D Kejaksaan Negeri Sangatta.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim merencanakan pembangunan Jembatan Sangatta Selatan dengan kontraktor pelaksana PT Putra Angga Pratama. Berdasarkan papan proyek yang terpasang di Desa Sangatta Selatan, proyek ini bernomor kontrak 600.630/021/JBT SGT SEL/BM/DPU-KT/I/2018.
Pengerjaan proyek ini memerlukan waktu selama 660 hari dengan melibatkan PT Hi-Way Indotek Konsultan Ass, PT Gerbangraja Mandiri, dan PT Blantika Multi Engineer sebagai konsultan pengawas.
Masalah Pembebasan Lahan
Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim, Asran Lode menjelaskan, pembangunan jembatan yang sudah lama dinantikan warga Sangatta itu terhambat pembebasan lahan. Saat ini, pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Pemilik lahan menilai harga yang ditawarkan konsultan tim appraisal terlalu rendah.
“Kami sudah tawarkan harga ke pemilik lahan Rp 100 juta per bangunan. Tapi mereka (warga) masih menilai [harga itu] terlalu rendah,” jelasnya, Senin (8/4/19).
Ada tujuh rumah yang akan terkena penggusuran. Enam unit rumah di Sangatta Utara dan satu rumah unit di Sangatta Selatan. Saat ini Dinas PU Kutim sedang mencari jalan tengah untuk pembebasan lahan warga.
“Kami masih mencari solusi. Kalau mau memberikan ganti rugi di atas Rp 100 juta per rumahnya, itu agak berat. Karena yang diganti rugi sebenarnya hanya bangunannya. Untuk lahan tidak ada harga. Karena itu lahan bantaran sungai yang aturannya tak boleh mendirikan rumah. Jika membangun [rumah], harus ada jarak dari bibir sungai. Minimal 50 meter jauhnya,” terang dia.
Asran menyebut, tidak hanya warga yang meminta ganti rugi pembebasan lahan pembangunan jembatan penyeberangan itu. Pemilik ponton pun meminta ganti rugi kepada pemerintah dengan harga Rp 1 miliar per ponton.
“Karena menurut mereka (pemilik ponton), jika jembatan sudah terbangun, usaha penyeberangan ponton akan mati,” ungkapnya. (*)
Penulis : Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin
