Akurasi.id, Bontang – Kelurahan Berbas Pantai atau Prakla kembali diperbincangkan publik Kota Taman. Wilayah yang berdekatan dengan laut itu diduga diselimuti praktik prostitusi terselubung.
Tak ingin praktik liar ini semakin berkembang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyiapkan agenda penertiban. Tim penertiban pun dibentuk. Tim ini telah menggelar rapat persiapan. Rencananya, pertemuan lanjutan akan dimatangkan pada Jumat (19/7/19).
Wakil Walikota Bontang, Basri Rase, menuturkan, dalam jangka pendek pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan.
“Kami juga ke depan akan memanggil pemilik wisma untuk membuat surat kesepakatan bersama,” jelas Basri, Rabu (17/7/19) lalu.
Terkait rencana penertiban, Basri menyebut, diperlukan pos terpadu di Pantai Harapan. Dia pun menyetujui usulan pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Pemerintah (Dinsos-PM) Bontang, Abdu Safa Muha, menuturkan, pihaknya akan ikut dalam agenda pengungkapan dan penertiban prostitusi di Prakla. Pasalnya, belakangan muncuat dugaan perdagangan orang di wilayah Kelurahan Berbas Pantai.
“Bukan hanya dugaan prostitusi. Karena di dalamnya juga ada bisnis. Baik minuman keras [ataupun] mungkin juga narkotika,” ujarnya.
Abdu Safa menegaskan, Pemkot Bontang dinilai kecolongan karena wilayah tersebut mestinya steril dari praktik prostitusi. “Secara resmi, [prostitusi] sudah ditutup. Bontang tak ada lokalisasi,” tegasnya.
Dalam rangka menangani dugaan praktik prostitusi, saran dia, Pemkot Bontang dapat mengambil langkah tegas. Setiap orang yang terlibat di dalamnya bisa dikenakan hukuman yang setara dengan tindak pidana.
“Bisa masuk pidana perdagangan orang atau eksploitasi perdagangan orang serta undang-undang perlindungan anak,” sebutnya. (*)
Penulis: Ayu
Editor: Ufqil Mubin
