Akurasi.id, Bontang – Sering terjadinya perbedaan data updet pasien positif Covid-19 antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim turut disikapi Bakhtiar Wakkang. Anggota DPRD Bontang dari Partai NasDem itu meminta agar pemerintah benar-benar menyinkronkan data sebelum menyampaikannya kepada masyarakat.
baca juga: Data Updet Covid-19 Kerap Beda dengan Provinsi, Irfan: Pemkot Bontang Harus Terbuka
Menurut dia, ketika ada perbedaan data antara Pemkot Bontang dan Pemprov Kaltim, baik itu pasien positif Covid-19 maupun mereka yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), maupun orang tanpa gejala (ODP), maka dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan di masyakarat.
Di sisi lain, perbedaan data juga akan membuat masyarakat bertanya-tanya. Jika itu terjadi, tentunya akan sangat tidak baik di tengah upaya Pemkot Bontang maupun Pemprov Kaltim dalam menangani wabah Covid-19.
“Data yang akan disampaikan ke masyarakat, saya kira harus benar-benar dipastikan dulu, biar enggak ada perbedaan. Sehingga tidak membuat masyarakat menjadi risau dan panik, apalagi pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” kata Bakhtiar, Kamis (4/5/20).
Dia berujar, kasus demi kasus pasien positif Covid-19 di Kota Taman –sebutan Bontang- harus diakui telah membuat masyarakat cukup panik. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial yang sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir, juga telah memengaruhi emosi masyarakat. Sehingga masyarakat harus diakui menjadi lebih mudah panik.
Tidak sampai di situ, wabah Covid-19 juga telah memberikan dampak sosial yang begitu luar biasa bagi kehidupan masyarakat Bontang. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja lepas pun juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Demikian juga dengan para pedagang yang menyambung hidup dengan cara berjualan keliling setiap harinya.
“Jika memang ada perbedaan data, maka dasar Pemprov Kaltim (menyatakan seseorang positif Covid-19) itu dari mana datanya jika Bontang ada tambahan satu kasus positif, yang punya wilayah adalah Bontang. Bontang kan punya Tim gugus sendiri, seharusnya pemprov tidak membuat resah masyarakat,” imbuhnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
