Pemanfaatan Dana Covid-19 Bontang Rp116 Miliar Dianggap Tak Jelas, Dewan Minta Pemkot Rincikan
Pemanfaatan Dana Covid-19 Bontang Rp116 Miliar Dianggap Tak Jelas, Dewan Minta Pemkot Rincikan. Dengan besaran dana itu, DPRD Bontang merasa bingung, karena masih banyak hal yang tidak terjelaskan dengan baik perihal penggunaannya di masyarakat.
Akurasi.id, Bontang – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam meminta pemerintah merincikan seluruh anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19. Hal itu dikarenakan masih simpang siurnya besar jumlah anggaran dana Covid-19 di pemberitaan media.
“Kemarin, datanya yang kami dapat Rp97,86 miliar. Nah sekarang beda lagi Rp116,13 miliar. Walaupun sudah dijelaskan Ibu Sekda tadi, tapi kami belum terima rincian keseluruhan,” jelas Rustam saat rapat kerja dengan Sekretaris Daerah (Sekda) di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (2/8/2021)
Diketahui, Pemkot Bontang memiliki anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp18,27 miliar yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Kemudian Rp97,86 miliar dari dana bagi hasil (DBH), sehingga ditotal kisaran Rp116,13 miliar. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021, terdapat ketentuan bahwa DAU untuk alokasi penanganan Covid-19 minimal sebesar 8 persen.
“Kalau menurut pemaparannya Ibu Sekda tadi, Rp18,27 miliar dari DAU sedangkan Rp97,86 miliar dari DBH. Kemudian ada Rp125 miliar ke Dinas Kesehatan dan RSUD Rp152 miliar (informasinya, itu sudah termasuk dana keseluruhan yang ada di APBD 2021),” kata Rustam.
Dari dana tersebut, disebutkan serapan hingga saat ini masih mencapai 32,11 persen untuk anggaran dari DBH dan sekitar 22 persen untuk anggaran dari DAU. “Serapannya kisaran Rp31,42 miliar untuk DBH dan Rp4 miliar dari DAU, itu jelaskan untuk pemulihan ekonomi, dan kesehatan saja, tapi datanya tidak dirincikan, bagaimana kami menyampaikannya kemasyarakatan, ini kan masyarakat harus tahu,” terangnya.
Sementara itu, Sekda Kota Bontang, Aji Erlynawati menyampaikan, anggaran untuk Covid-19 telah digunakan dalam berbagai hal. Beberapa diantaranya bantuan sosial (bansos), dukungan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, dan belanja alat kesehatan. “Realisasi bantuan sosial berupa bantuan untuk para isolasi mandiri (isoman), insentif penggiat agama,” ucapannya.
Selain itu juga ada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemulihan pariwisata, pemberdayaan nelayan, dan petani serta ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19. Mengenai permintaan anggota dewan yang meminta rincianya, Aji Erlynawati mengatakan, bahwa pihaknya mengikuti draf rincian yang sudah ditetapkan di pusat.
“Tadi kami diminta untuk merincikan dana tersebut oleh DPRD, memang rincian yang kami buat berbeda-beda, sebab dari rincian itu kami buat juga untuk diserahkan ke pihak lain sebagai pertanggungjawaban kami,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Redaksi Akurasi.id
