Bontang krisis air baku, DPRD minta pemerintah percepat pengelolaan air eks tambang. Komisi III DPRD Bontang pun mendesak pemerintah agar segera merealisasikan air baku untuk dikelola PDAM.
Akurasi.id, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendorong pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dapat mempercepat pembangunan eks tambang PT Indominco menjadi air baku yang akan dikelola PDAM Tirta Taman Bontang.
Baca juga: Antisipasi Flu Burung Meluas, DPRD Bontang Atur Pertemuan dengan Dinkes
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (16/11/2020), Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina, mendesak pemerintah. Dalam hal ini diwakili Bapelitbang Bontang untuk segera mempercepat pembangunan sumber air baku dari eks tambang PT Indominco.
“Kita tahu saat ini Bontang tengah mengalami kristis air baku, sebab air yang berada di tanah makin menahun terus berkurang. Untuk itu saya selaku ketua Komisi III mendesak pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan air baku ini,” jelas Amir Tosina usai menggelar rapat, pada Senin (16/11/2020).
Selain itu, politikus partai berlambangkan burung garuda merah itu juga menegaskan, bahwa terkait perizinan pihak PT Indominco sudah menyanggupi persoalan lahan yang akan dijadikan reklamasi.
“Soal izin, Indominco juga sudah clear, tinggal eksekusi dari pemerintah saja. Kalau bisa dipercepat kenapa mesti ditunda. Jangan sampai menunggu air baku di Bontang habis baru dilaksanakan,” paparnya.
Amir menyebut, air eks tambang PT Indominco merupakan solusi tepat yang ada saat ini. Ketimbang berharap pada program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang menawarkan waduk Marangkayu dan di kawasan Suka Rahmat. Namun hingga saat ini tak kunjung terealisasi lantaran permasalahan lahan.
“Kalau berharap 2 waduk yang di programkan pemerintah provinsi, bakal panjang, sebab itu lahan yang diajukan masih memiliki masalah,” terangnya.
Amir menambahkan, dalam kurang waktu 2 pekan ke depan pihaknya akan kembali menagih OPD terkait untuk menanyakan sejauh mana hasil rapat internal pihak pemerintah.
“Jika tidak memiliki kendala lagi, seharusnya bisa segera dikerjakan, ya kalau belum bisa akan kami tanyakan alasannya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi
