Akurasi.id, Sangatta – Masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menolak aksi dalam bentuk apa pun terkait sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengimbau masyarakat agar tidak mengikuti aksi massa yang berpotensi rusuh.
Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kutim, Muhammad Adam. Ia mengimbau masyarakat menjaga keamanan, ketenteraman, serta mendukung Polri dan TNI mengawal proses persidangan di MK.
“Kita doakan bersama, semoga setelah semua proses ini selesai, negara kita mendapatkan pemimpin terbaik,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (14/6/19).
Diketahui, sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK dimulai pada 11 Juni 2019 dengan agenda registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang mengajukan sengketa. Kemudian sidang perdana sengketa pemilu di MK digelar hari ini. Selanjutnya pada 28 Juni mendatang, MK akan membacakan putusan sengketa pilpres.
Merujuk proses tersebut, Adam menyebut, masyarakat sepatutnya bersabar mengikuti tahapan di MK tanpa melibatkan aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
“Saya mengimbau semua pihak untuk bersabar dan mengawal sidang MK dengan damai serta menghargai penuh hasil sidang MK terkait PHPU Pilpres 2019,” tegasnya.
Dia berpesan agar masyarakat meningkatkan ukhuwah islamiah, menjalin persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin
