Akurasi.id, Samarinda – Pada APBN 2020, Pemerintah Kaltim bakal mendapatkan dana transfer daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp22,06 triliun. Alokasi anggaran itu sudah mencakup dana yang juga bakal diterima 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Jika bandingkan dengan 2019, besaran dana transfer yang diterima Kaltim dari pemerintah pusat itu sedikit berkurang. Pada 2019, Pemerintah Kaltim diketahui mendapatkan Rp23,70 triliun. Artinya, pada APBN 2020, dana transfer ke Kaltim turun sekitar 6,9 persen atau sebesar Rp1,63 triliun.
Baca Juga: Inventaris Aset Daerah, Kejati Kaltim Bakal Bentuk Satgas Khusus
Kendati demikian, Gubernur Kaltim Isran tidak begitu mengambil pusing dengan persoalan tersebut. Dia meminta agar anggaran tersebut dapat digunakan sebaik mungkin dengan efektif dan akuntabel. Utamanya untuk mendorong akselerasi dan pemerataan pembangunan di seluruh Kaltim.
“Alokasi anggaran yang sudah diberikan, saya kira harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh setiap satker (satuan kerja) atau OPD (organisasi perangkat daerah). Anggaran itu harus dimanfaatkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan,” katanya, Kamis (28/11/19) lalu.
Orang nomor satu di Pemprov Kaltim ini juga mengingatkan, agar setiap satker dan OPD dalam mewujudkan belanja pemerintah harus yang berkualitas atau spending better. Dengan harapan output dan outcome dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat dinikmati seluruh masyarakat Kaltim.
Permintaan mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) itu bukan tanpa alasan. Pada APBN 2020, belanja modal untuk wilayah Kaltim diketahui mengalami pertambahan sebesar 45,96 persen dibandingkan alokasi 2019.
Selain itu, dengan telah diserahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dana transfer ke daerah, dan dana desa (TKDD) Kaltim 2020, Isran meminta agar dapat direspons cepat oleh para kuasa pengguna anggaran (KPA). Antara lain dengan mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran. Salah satunya dengan memulai proses lelang kegiatan lebih awal dengan berpedoman pada ketentuan yang ada.
“Semua satker dan OPD harus berupaya meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran. Semua yang bisa dilelang lebih awal, maka segera lakukan. Jangan ditunda-tunda lagi kalau memang sudah bisa. Agar kegiatan dapat dilaksanakan secepatnya pada Januari 2020,” serunya.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Midden Sihombing menyebutkan, hingga 25 November 2019, pelaksanaan APBN 2019 di Benua Etam –sebutan Kaltim- mencatatkan realisasi belanja sekitar Rp8,53 triliun atau 76,55 persen dari total pagu DIPA sebesar Rp11,152 triliun.
“Untuk penyaluran TKDD mencapai Rp18,73 triliun atau 79,05 persen dari pagu sebesar Rp23,7 triliun. Untuk realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP sebesar Rp17,29 triliun. Lebih tinggi sekitar 0,02 persen dari realisasi Desember 2018,” ungkapnya.
Untuk diketahui, DIPA dan TKDD Kaltim 2020 mencapai Rp31,79 triliun. Sementara untuk DIPA Satker Kementerian dan Lembaga (KL) mendapatkan alokasi sebesar Rp9,73 triliun, naik sebesar Rp654,17 miliar atau 7,2 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
Adapun untuk komposisi belanja pegawai diketahui sebesar Rp3,15 triliun, belanja barang sebesar Rp3,13 triliun, belanja modal sebesar Rp3,43 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp9,9 miliar. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
