Akurasi.id, Samarinda – Selama melakukan aksi demo sebanyak tiga kali, di depan gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, polisi mensinyalir aksi mahasiswa ini telah ditunggangi faham vandalisme. Karena di setiap aksinya, selalu tidak ada titik temu antara demonstran dan para perwakilan rakyat di gedung parlemen.
Ada kelompok yang berupaya untuk membuat keadaan terus menjadi anarkis. Selalu sampai senja, selalu ingin dibubarkan paksa, selalu ingin merasa diberi tindakan represif oleh aparat kepolisian.
Selain itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto mengatakan pihaknya menemukan sejumlah simbol simbol yang dicurigai telah mengkomandoi aksi selama ini.
“Setelah kita cari tahu, kita melihat di tembok gedung ada lambang kelompok tertentu. Ada vandalisme, ada lambang coretan, ada anjuran pakaian yang diberikan. Itu adalah ciri-cirinya,” tegas dia.
Para mahasiswa, diharap Priyo, harus menyadari adanya upaya penyusupan ini, sehingga mereka digiring menciptakan situasi yang tidak biasa. Para pengunjuk rasa juga harus memiliki pengetahuan, kalau DPRD Kaltim hanya memiliki fungsi menyampaikan tidak bisa memutuskan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan mereka.
Ke depannya, kata polisi berpangkat bintang dua ini, akan menyarankan kepada para pimpinan dewan membuka ruang diskusi. Dengan mengundang setiap kelompok mahasiswa. Sehingga bisa semakin terlihat kelompok-kelompok yang menolak. Kemudian bisa diambil kesimpulan sementara dan dijadikan indikasi para penunggang tersebut.
“Soal oknumnya, sedang kita dalami. Tentunya ada yang kita curigai,” tambahnya.
Selain itu, keinginan para demonstran menduduki gedung parlemen ditolak oleh Priyo dan pihaknya akan mempertahankan gedung parlemen tersebut. Karena ucapan seperti itu, merupakan upaya pemaksaan dan tindakan anarkis. Menurutnya, di era demokrasi saat ini, seharusnya tidak ada kata memaksa. Demokrasi itu adalah keterwakilan.
“Kalau mereka memaksa menduduki, ya kami hadapi karena mereka memaksa kami untuk melakukan tindakan tegas,” kata Priyo.
Kumpulkan Perguruan Tinggi dan Kepala Sekolah
Tidak hanya di Kota Tepian –sebutan Samarinda. Pola serupa juga dijumpai di kota lainnya yang juga menggelar aksi unjuk rasa. Hal seperti ini dinilainya, bukanlah spontanitas biasa. Ada sebuah grand design, ada yang mengkoordinirnya di setiap wilayah. Diharapkan mahasiswa bisa berpikir ke arah situ, karena situasi politik sekarang belum selesai, sehingga mereka harus berpikir agar keinginannya tidak ditunggangi paham atau kelompok tertentu.
Pada kesempatan ini, Priyo menggambil langkah mengumpulkan para petinggi universitas dan sejumlah kepala sekolah guna melakukan pertemuan evaluasi, di Hotel Senyiur Samarinda, Selasa (01/10/19). Dalam pertemuan itu, perwira tinggi kepolisian ini, mengutarakan keinginannya agar para petinggi universitas dan kepala sekolah, bisa memahami situasi yang terjadi di lapangan saat ini.
Karena, sejauh ini penilaiannya, para mahasiswa di Kaltim jika melakukan aksi unjuk rasa mereka menyampaikan tuntutannya, diterima, disepakati dan selesai. Selama tiga kali berunjukrasa, para wakil rakyat selalu standby dan bersikap proaktif. Namun tetap tidak diberi ruang menyampaikan keinginannya oleh para demonstran.
Ditegaskannya juga, kalau pertemuan evaluasi saat ini bukanlah upaya menggembosi para massa aksi. Hanya untuk menciptakan upaya khamtibmas yang kondusif. Pihaknya tidak ingin ada grand design di luar masuk ke Benua Etam –sebutan Kaltim. Sehingga mahasiswa harus paham betul apa yang terjadi beberapa hari terakhir.
“Oleh karena itu. Kami telah sepakati agar para tenaga pendidik bisa memberikan imbauan dan menyampaikannya kepada para pelajar dan mahasiswa,” pungkasnya.
Unmul Minta Seluruh Perguruan Tinggi Bentuk Forum Komunikasi
Memberi sikap atas pertemuan yang dilakukan Polda Kaltim di Hotel Bumi Senyiur, pada Selasa (01/10/19), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Encik Akhmad Syaifudin menyampaikan, pihaknya akan melakukan upaya pencerahan kepada mahasiswa, dengan membuka ruang dialog.
Dijelaskannya, jika pertemuan pada dengan Polda Kaltim itu, merupakan hasil evaluasi, karena beberapa waktu lalu ada dinamika demonstrasi, yang disinyalir polisi telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu.
“Kami sama-sama menjaga kondusifitas dengan mengedepankan anak-anak kita untuk diberikan pencerahan,” ungkapnya saat dijumpai awak media.
Encik mengharapkan kerja sama di setiap perguruan tinggi agar membentuk sebuah forum komunikasi. Untuk menjadi wadah menyatukan pemikiran para tenaga pendidik.
“Mungkin ada berbagai informasi yang bisa di share dan disampaikan. Untuk menghalau paham-paham vandalisme,” imbuhnya.
Pada pertemuan ini, ia menegaskan, jika tidak ada upaya pelarangan dari aparat kepolisian terkait unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Hanya saja penyampaian aspirasi harus sesuai dengan aturan. “Aksi harus dilakukan sesuai aturan, tidak anarkis dan waktunya juga. Intinya melakukan penyampaian sesuai dengan koridor,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Ipu
Editor: Yusuf Arafah
