Akademisi yang tergabung dalam Kika Kaltim mendorong publik untuk bersama-sama menolak tambang ilegal di Kaltim. Sebab, akademisi menilai Negara tidak lagi hadir mendampingi masyarakat dalam menertibkan tambang ilegal.
Akurasi.id, Kutai Kartanegara – Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Chapter Kaltim mengajak publik untuk perluas aksi solidaritas penolakan tambang ilegal, khususnya di Kaltim.
Pasalnya, aksi penghadangan terhadap kegiatan tambang illegal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, kian menguatkan pandangan publik bahwa Negara telah gagal memberikan rasa aman terhadap warganya.
Kepolisian dan pemerintah daerah yang seharusnya menjadi barisan terdepan dalam menertibkan kejahatan tambang illegal ini, justru tidak hadir saat warga membutuhkan.
“Kepolisian dan pemerintah daerah, baik bupati dan gubernur seperti menjauh bak hilang ditelan bumi. Yang terlihat malah inisiatif dan keberanian warga di tingkat desa dalam melakukan upaya penghadangan terhadap kegiatan tambang illegal tersebut,” kata Koordinator Presidium Kika Kaltim Herdiansyah Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/8/2022).
Selain warga Desa Sumber Sari, aksi penghadangan terhadap kejahatan tambang illegal ini juga mendapatkan solidaritas dari warga Desa Ponoragan, Desa Sepakat, dan Kelurahan Bukit Biru. Ini menandakan bahwa warga semakin sadar jika solidaritaslah senjata utama yang kita miliki hari ini.
“Sebab tanpa solidaritas, sulit untuk mengalahkan kejahatan tambang illegal. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapan oleh warga Desa Sumber Sari, adalah persoalan kita bersama, bukan persoalan warga Desa Sumber Sari semata. Luka yang ditimbulkan akibat kegiatan tambang illegal di Desa Sumber Sari, akan menjalar dan mematikan keseluruhan ruang hidup kita bersama,” ujarnya.
Kika Sebut Kepolisian dan Pemerintah Daerah Membiarkan Persoalan Tambang Ilegal Berlarut-larut
Kika Kaltim menilai, sejauh ini warga juga tidak bisa berharap banyak dari kepolisian dan pemerintah daerah yang cenderung diam dan justru seolah memberikan “lampu hijau” bagi kejahatan tambang illegal tersebut. Sudah bertahun-tahun persoalan ini terus dibiarkan berlarut tanpa upaya serius untuk menghentikannya.
“Hingga saat ini kepolisian tetap bergeming, bupati bediam diri, dan gubernur membisu. Mereka yang seharusnya memberikan rasa aman, namun justru seolah menambah derita warga dengan sikap permisifnya terhadap kejahatan tambang illegal tersebut,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kika mendorong warga untuk bertumpu kepada kekuatan sendiri. Bersandar kepada solidaritas bersama untuk saling menguatkan. Perlawanan terhadap kejahatan tambang illegal ini hanya bisa dilawan dengan solidaritas, keringat dan tangan warga sendiri.
Kemudian, Kika menyerukan kepada seluruh warga Kaltim, agar terus memupuk keberanian untuk memperluas aksi-aksi penghadangan terhadap seluruh kegiatan tambang illegal. Sebab, hanya dengan cara melawanlah, ruang hidup tetap bisa terjaga dengan baik.
Kika Serukan Perlawanan Terhadap Tambang Ilegal di Tanah Benua Etam
Adapun, sejumlah poin yang Kika dorong, yaitu:
1. Memberikan solidaritas sepenuhnya kepada warga Desa Sumber Sari. Termasuk warga Desa Ponoragan, Desa Sepakat, dan Kelurahan Bukit Biru, untuk terus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari kejahatan tambang illegal.
2. Menyerukan kepada seluruh warga Kaltim untuk membentuk kantong-kantong perlawanan terhadap kejahatan tambang illegal. Berupa posko-posko perlawanan di setiap kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga di setiap desa/ampung. Posko-posko pelawanan ini harus saling terhubung dan saling bersolidaritas satu sama lain.
3. Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Kaltim yang masih memiliki hati nurani. Untuk memberikan solidaritas terhadap aksi-aksi penghadangan warga terhadap kejahatan tambang illegal tersebut. Kalangan akademisi, tokoh masyarakat, pemuka agama, masyarakat adat, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Harus bersuaran lantang dan menunjukkan keberpihakannya.
4. Mengutuk keras kepolisian dan pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur yang gagal memberikan rasa aman baik bagi warga. Maupun terhadap ruang hidup serta lingkungannya yang selama ini dihancurkan oleh kejahatan tambang illegal tersebut. Jika kejahatan ini terus berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menghentikannya. Kaka pejabat terkait mulai dari kapolda dan seluruh jajarannya, gubernur, hingga bupati, sebaiknya mundur dan meletakkan jabatannya.
Sebagai informasi, Kika Chapter kaltim adalah organisasi yang beranggotakan gabungan akademisi dari berbagai kampus di Kaltim. Akademisi tersebut memiliki bidang keilmuan yang berbeda-beda, namun di persatukan oleh komitmen untuk membela ruang kebebasan akademik.
Saat ini, akademisi yang tergabung dalam KIKA chapter Kaltim berasal dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Samarinda. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Universitas Balikpapan, dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT). (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
