Akurasi.id, Samarinda – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap terjadi di masyarakat membuat DPRD Kaltim ikut resah. Terbaru, DPRD Kaltim mengambil langkah inisiatif dengan menyuarakan langsung persoalan tersebut ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Pusat di Jakarta pada Kamis (5/11/19) lalu.
Pertemuan itu diikuti oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, serta sejumlah anggota Komisi II lainnya. Persoalan kelangkaan dan antrean panjang sebagai dampak terbatasnya stok BBM adalah dua persoalan yang disuarakan pada pertemuan itu.
Baca Juga: Sebagai Bahan Evaluasi, Dewan Usulkan Penutupan Sementara Kolong Jembatan kepada BPJN
“Sebagai daerah penghasil (minyak), masyarakat kami di Kaltim tidak mau tahu tentang adanya kelangkaan BBM ini. Mereka hanya meminta bagaimana supaya BBM lancar dan aman,” ucap Makmur menyampaikan keresahan masyarakat kepada Kaltim kepada Komite BPH Migas, M Ibnu Fajar.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, demi memperjuangkan hak-hak masyarakat Kaltim, pihaknya tidak akan berberat hati jika harus berdiam di Jakarta asal kebutuhan BBM masyarakat dapat dipenuhi BPH Migas. Jika perlu, pihaknya akan menyuarakan langsung persoalan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami datang ke sini (BPH Migas) untuk mencari solusi bagi masyarakat kami di Kaltim. Jangankan sehari, menunggu seminggu pun kami sanggpu lakukan. Kalau diperlukan, kami akan berjuang agar bisa bertemu dengan Bapak Presiden,” imbuhnya.
Menyikapi itu, M Ibnu Fajar selaku Komite BPH Migas, menyampaikan, kelangkaan BBM yang masuk dalam kategori Jatah BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi, terjadi hampir di sebagian wilayah Indonesia, Kaltim di antaranya.
Kendati demikian, Ibnu berjanji, jika BPH Migas akan berupaya mencarikan solusi agar kelangkaan BBM yang terjadi di Tanah Benua Etam –sebutan Kaltim- dapat segera diselesaikan. Nantinya, dia akan meminta semua pemerintah daerah menyampaikan usulan kebutuhan kuota BBM, agar dapat dipenuhi BPH Migas.
Selain itu, Ibu menambahkan, Pemerintah dan DPR-RI telah bersepakat, menetapkan penambahan kuota BBM nasional sebsar 15,3 juta kiloliter atau sekitar 8 persen, dari jatah BBM nasional pada 2019.
“Dengan penambahan itu, maka kemungkinan besar kuota BBM untuk Kaltim juga akan bertambah nantinya,” sebutnya.
Mendengar pernyataan itu, Makmur mengaku cukup lega. Karena setidaknya, apa yang menjadi keresahan masyarakat sudah dapat disampaikan oleh pihaknya. Apalagi dengan adanya rencana penambahan kuota tersebut.
Dalam waktu dekat, Makmur berencana akan bertandang ke kantor Kegubernuran Kaltim untuk berkoordinasi dengan Gubernur Isran Noor, membahas persoalan kelangkaan BBM. Utamanya membahas usulan penambahan kuota BBM di Kaltim ke BPH Migas.
“Untuk mengawasi proses pendistribusian BBM di setiap kabupaten/kota, kalau memang diperlukan, maka kita akan libatkan putra daerah untuk hal itu. Karena kita punya banyak putra daerah yang berkompeten di situ,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
