Akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim dalam waktu dekat berencana mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi yang telah dilakukan para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Terlebih dengan adanya PKP2B yang telah mengajukan perpanjangan perizinan maupun yang baru akan mengajukan izin.
Baca Juga: Muspandi Kaji Limbah Kayu PT Indominco yang Sebelumnya Dikelola Masyarakat
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muspandi mengatakan, meskipun pemberian izin PKP2B dipegang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun Pemerintah Kaltim tetap memiliki kewajiban mengevaluasi pelaksanaan PKP2B selama ini.
Baca Juga: Komisi III DPRD Kaltim Evaluasi Kegiatan dan Perizinan PKP2B
Menurutnya, yang akan merasakan dampak dari berbagai kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan bukan pemerintah pusat, tetapi masyarakat Kaltim, terutama yang bermukim di sekitar kawasan tersebut. Sehingga pemerintah dan DPRD Kaltim berkewajiban mengevaluasinya sebelum izin PKP2B itu diterbitkan pemerintah pusat.
Dua di antara pemegang PKP2B yang akan dievaluasi kegiatan reklamasinya oleh Komisi III DPRD Kaltim yakni PT Indominco Mandiri dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) maupun Berau. Karena kedua perusahaan itu menjadi representasi dari perusahaan berskala besar yang beroperasi di wilayah Kaltim.
“Kami dari Komisi III akan melihat hasil reklamasi yang sudah dilakukan PT KPC dari 2006-2019. Karena pada tahun depan (2020), mereka sudah ada rencana melaksanakan reklamasi sekitar 1.700 hektare,” katanya.
Evaluasi atas reklamasi dari PT KPC maupun PT Indominco juga dilakukan DPRD Kaltim dengan alasan, kedua perusahaan pertambangan itu telah mengajukan perpanjangan izin konsesi. Seperti PT KPC diketahui sudah akan mengantongi izin perpanjangan PKP2B pada 2020. Kemudian PT Indominco sedang mengurus perpanjangan izin untuk 2026.
“Kami akan melihat apakah (kegiatan reklamasi pertambangan) yang sudah dipaparkan saat kami berkunjung (ke masing-masing perusahaan itu) sudah sesuai atau tidak dengan yang ada di lapangan,” cakapnya.
Kemungkinan sebelum akhir tahun ini atau selambat-lambatnya awal 2020, Komisi III DPRD Kaltim akan menjadwalkan untuk bertemu lagi dengan PT Indominco dan PT KPC. Pada pertemuan itu nantinya, para anggota legislatif Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim- tidak hanya lagi mendengarkan pemaparan atas pelaksanaan reklamasi, tetapi akan langsung meninjau lokasi yang telah direklamasi perusahaan.
“Kami akan jadwalkan ulang melihat reklamasi itu. Kami memang mau melihat secara langsung seperti apa lokasi bekas tambang yang sudah direklamasi perusahaan. Kami tidak mau mendengarkan dari laporan saja, tetapi kami juga mau melihatnya secara langsung,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
