Akurasi.id, Samarinda – Ditunjuknya Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara (IKN) diharapkan tidak membuat pemerintah larut dan euforia. Dalam pembangunan megaproyek itu Pemerintah Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton semata.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, sebuah kebanggaan Tanah Benua Etam -sebutan Kaltim- dipercaya menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan Indonesia. Namun demikian, sebagai tuan rumah, Kaltim penting mengambil peran dalam proyek tersebut.
baca juga: Bahas Persiapan IKN, Komisi III Segera Kunker ke PPU dan Kukar
Peran yang dimaksudkan yakni menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal, yang mampu menjawab tantangan pembangunan IKN di masa mendatang. Sebagai pusat ibu kota, tentunya Kaltim akan menjadi magnet baru bagi semua masyarakat di Tanah Air.
Selayaknya Jakarta sebagai ibu kota negara, mulai dari Sabang hingga Merauke berkumpul di tempat tersebut. Otomatis ruang kompetisi akan menjadi semakin ketat dan terbuka. Pemerintah Kaltim perlu dari sedini mungkin mengantisipasi itu dengan menyiapkan SDM yang andal.
“Kita tidak ingin masyarakat Kaltim hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Masyarakat Kaltim harus mempunyai peran dengan dibangunnya IKN. Pemerintah Kaltim saya kira perlu menyiapkan itu,” kata Makmur.
Selain itu, dibangunnya IKN di Tanah Benua Etam, otomatis akan banyak menyerap lapangan pekerjaan. Sebab akan ada banyak proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat nantinya. Pemerintah Kaltim mesti menyiapkan SDM atau pekerja di sektor tersebut.
“Dari sekarang sudah harus didata berapa sih kebutuhan tenaga kerja yang akan bekerja membangun ibu kota negara. Kemudian dari kebutuhan itu, Kaltim bisa menyuplai di bidang mana saja,” tuturnya.
Bagi politikus Partai Golkar ini, dipercayakannya Kaltim sebagai lokasi pembangunan IKN, layaknya pisau bermata dua jika tidak disikapi secara bijak. Pertama, ketika IKN dibangun, maka akan ada banyak tenaga kerja yang terserap, infrastruktur di berbagai bidang akan terbangun.
Selain itu, upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di Kaltim akan dapat didorong secara maksimal lagi. Kedua, ketika Pemerintah Kaltim tidak menyiapkan diri, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat Kaltim akan banyak yang terpinggirkan. Karena mau tidak mau, sebagai IKN, persaingan akan semakin terbuka.
“Makanya, dari saat ini semua stakeholder terkait harus saling bahu membahu dan bekerja sama meningkatkan kompetensi SDM masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan pelatihan yang baik. Termasuk terus membenahi sektor pendidikan agar mampu mencetak SDM yang unggul dan siap kerja,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
