Langkah politik Ordiansyah untuk ikut terlibat dalam bursa pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) Kutim bukan hal baru. Sebelumnya, langkah politik Ordiansyah telah tertancap pada Pilkada Kutim yang lalu. Ketika itu, dia sempat maju sebagai calon wakil bupati Kutim.
Akurasi.id, Sangatta – Kegagalannya pada kontekstasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) medio 2014 lalu, tidak menyurutkan langkah politik Ordiansyah untuk kembali mencoba meraih simpati masyarakat. Pada perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2020 mendatang, pria kelahiran Banjarmasin 8 Oktober 1966 silam itu, bakal kembalikan menegakkan langkah untuk maju pada medan pertarungan politik sebagai calon bupati maupun wakil bupati Kutim.
Baca Juga: 5 Hari Jelang Penutupan, Pelamar CPNS Kaltim Tembus 4.833 Orang, 1.344 Sudah Serahkan Berkas
Ada banyak alasan yang dikemukan bapak dua anak itu prihal keputusan politiknya. Beberapa di antaranya, dia merasa cukup resah dengan lambannya pergerakan pembangunan di tanah Tuah Bumi Untung Banua –sebutan Kutim. Minimnya inovasi. Timpangnya pembangunan antara daerah perkotaan dan pelosok. Defisit keuangan yang tiada berkesudahan. Itu adalah sedikit persoalan yang jadi keresahan alumni Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda tersebut.
Lalu seperti apa Ordiansyah menjawab persoalan pembangunan di Kutim. Serta seperti apa dia melihat sosok para calon yang bakal berkontestasi pada Pemilu 2020? Media Akurasi.id berkesempatan berbincang-bincang dengan pria yang memiliki keahlian di bidang Perencanaan Tata Ruang dan Perpetaan Sistem Informasi Geografis tersebut. Berikut petikan wawancara Akurasi.id dengan Ordiansyah belum lama ini:
Bagaimana pandangan bapak terhadap calon-calon yang akan maju pilbup 2020 nanti?
Kita lihat hampir semua calon lain sudah pernah terlibat di pemerintahan. Sudah terlibat di pemerintahan. Kalau kita sebut, sekarang yang paling menonjol namanya di kalangan orang awam. Mereka semua pernah pegang kunci-kunci pemerintahan.
Kunci pemerintahan seharusnya membawa kebijakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Tapi faktanya kita melihat, mau ada perbaikan, masyarakat juga menyatakan perlu ingin merubah, perlu mengganti, dan sebagainya dari masyarakat itu. Artinya, mereka itu, menurut kita tidak layak lagi menjunjung masyarakat atau rakyat di belakang perjuangannya mereka itu.
Karena mereka sudah memberikan kesempatan, ada yang bahkan sudah menjadi anggota dewan 2 sampai 3 kali, yang satu sudah jadi bupati 1 periode, ada yang pernah jadi bupati dan wakil bupati 2 kali periode kekuasaan. Anggota dewan juga bagian dari yang sudah seharusnya menyejahterakan rakyat, karena sudah 3 kali di sana. Jargon ini memang tidak terlihat di mereka. Karena mereka tidak berani lagi mengambil jargon untuk rakyat itu.
Apa Jargon yang bapak usung untuk pilbup 2020?
Nah, kita selaku orang baru, dengan jejak langkah saya yang bisa diuji apa yang sudah saya lakukan untuk masyarakat. Saya memberanikan diri untuk mengusung jargon ‘berjuang untuk rakyat’ itu. Jadi gagasan itu tidak akan ditiru mereka karena mereka tidak berani.
Saya belum pernah menduduki jabatan setinggi mereka. Meskipun saya sudah pernah menjadi kepala dinas 2 kali. Tapi untuk mengambil top manajemen di pemerintahan saya belum pernah, baik eksekutif maupun legislatif. Jadi bilang orang, sering mereka yang sinis menanyakan, ‘berjuang untuk rakyat siapa pak?’ Ya rakyat Kutim-lah, saya bilang. Kalau mau, saya kasih liat dulu bisa mendapatkan kesempatan. Di mana mereka bisa mengevaluasi saya. Jadi jargon itu kita manfaatkan, karena yang lain tidak berani memakai jargon itu.
Apa yang bapak lihat pada kondisi saat ini sampai mengusung jargon itu?
Salah satunya soal birokrat. Selama 4 tahun kekuasaan bupati dengan wakil saat ini, mereka tidak pernah selesai menyusun pejabat-pejabat pembantu di belakangnya. Yang terakhir ada ujian menurut Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negera (ASN) masih bermasalah. Ada teguran dari komisi ASN ternyata usianya ada yang melampaui batas. Ada indikasi mereka tidak serius mengurusi birokrasi. Padahal kerja bupati berhasil jika birokrat sudah siap.
Kemudian soal anggaran. Seberapa bisa orang mempercayai pemerintah bisa mengelola keuangan dengan baik. Isu defisit itu yang biasa di pemerintahan. Di seluruh dunia ini, rezim-rezim pengelolaan anggaran itu rezim defisit. Karena dari awal, hidup kita ini defisit, makanya ada ilmu ekonomi, mengeluarkan sedikit biaya untuk memperoleh hasil yang besar.
Apa keresahan bapak terhadap masalah di pemerintahan yang perlu mendapatkan pembenahan?
Saya kira ada disparitas atau perbedaan yang menyolok antara pembangunan daerah dengan ibu kota. Saya kira itu yang harus diselesaikan. Sebagian besar anggaran itu kalau kita rinci turunnya di sini, di Sangatta. (bersambung)
Penulis: Suci Surya Dewi
Dilengkapi: Dirhanuddin
Editor: Dirhanuddin
