Akurasi.id, Bontang – Masih terdapatnya sejumlah sekolah yang kekurangan ruang kelas atau ruangan belajar mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Kota Bontang. Salah satu wakil rakyat yang menaruh perhatiannya pada persoalan itu yakni Raking.
Politikus Partai Berkarya itu menyampaikan, baik dari laporan yang dia terima dari masyarakat maupun yang dia dapati sendiri, masih ada sejumlah sekolah negeri di Kota Taman -sebutan Bontang- yang kegiatan belajar mengajarnya masih menggunakan sistem rotasi atau pergantian jam belajar.
Beberapa di antara sekolah itu bahkan ada yang menerapkan sistem pergantian pembelajaran 2 sampai 3 sift. Ada yang masuk belajar pagi dan ada juga yang masuk pada siang hari. Menurut dia, semestinya hal yang demikian tidak ada lagi untuk saat ini.
Sorotan itu disampaikan Raking saat rapat pandangan fraksi-fraksi dalam laporan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 akhir pekan lalu. Pria yang menjabat sekretaris Fraksi Gerindra dan Berkarya DPRD Bontang itu meminta, agar pemerintah lebih fokus mengurus sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bontang.
“Kami meminta supaya kekurangan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas dapat dibenahi pemerintah. Supaya tidak ada lagi pelajar yang harus sekolah bergantian dari pagi ke siang dan siang ke sore,” imbuhnya.
Raking memberikan contoh, beberapa sekolah di Bontang yang masih kekurangan ruang kelas yakni SD 09 Bontang Utara dan SMP 2. Kedua sekolah itu selalu menerapkan proses pergantian waktu pembelajaran untuk para siswanya.
“Karena kekurangan ruang belajar, jadi terpaksa harus ganti-ganti waktu belajarnya. Ada yang masuk pagi, ada juga yang sore,” katanya.
Apalagi seiring tahun yang berganti, jumlah siswa di Kota Bontang juga semakin bertambah. Di SD 09 Bontang Utara misalnya, dari tahun ke tahun, jumlah siswa yang masuk di sekolah itu terus bertambah. Sehingga kapasitas yang ada sudah mulai tidak mampu menampung lagi.
“Kami sangat mengharapkan Pemerintah Bontang untuk mengambil langkah pembenahan terhadap fasilitas pendidikan yang kita miliki. Gedung sekolah harus terus dibenahi dan ditambah kalau memang dibutuhkan,” serunya.
Apalagi undang-undang sudah mengamanatkan dana pendidikan 20 persen dari APBN maupun APBD. Artinya, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Menyiapkan sarana dan prasarana terkait itu adalah di antaranya.
“Aturan atas pendidikan saya kira sudah sangat jelas. Dari APBD, pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen,” jelas Raking. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Yusuf Arafah
