Komisi III DPRD Kaltim Segera Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah
Akurasi.id, Samarinda – Molornya pengerjaan sejumlah proyek pemerintah mulai mendapatkan sorotan dari DPRD Kaltim. Dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Kaltim berencana akan melaksanakan hearing dengan sejumlah instansi terkait membahas sejumlah proyek pemerintah.
Baca Juga: Hasil Rapat AKD, Jahidin Pimpin Komisi I, Veridiana Ketua Komisi II
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Saefuddin Zuhri mengatakan, setelah semua alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk dan agenda kerja dewan disahkan, maka pihaknya akan langsung bergerak melakukan rapat koordinasi dengan semua mitra kerja.
“Sementara ini kami akan melakukan rapat internal dulu. Kami akan mengevaluasi dulu mana yang sudah tercapai dan yang belum. Semua akan kami bahas dulu,” kata dia, Senin (21/10/19).
Beberapa agenda juga akan segera disusun, utamanya yang berkaitan dengan rencana kerja yang akan dilakukan Komisi III dalam waktu dekat, misalnya agenda hearing dengan sejumlah instansi terkait.
“Yang jelas, semua agenda kerja Komisi III akan kami bahas dulu. Biar saat bekerja nanti bekerja, kami sudah memiliki gambaran,” ujarnya.
Beberapa proyek pemerintah yang akan dievaluasi Komisi III, yakni pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Jembatan Mahkota IV Samarinda. Kedua proyek ini dinilai sangat krusial bagi masyarakat.
“Jalan Tol, Jembatan Mahkota IV, dan beberapa proyek lainnya akan kami bicarakan semua. Karena itu yang ditunggu masyarakat,” sebutnya.
Kegiatan rapat koordinasi, sambung dia, juga akan diagendakan dengan semua mitra kerja, terutama dengan instansi yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya dengan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kaltim.
“Rapat-rapat koordinasi itu pasti akan kami lakukan dengan semua kemitraan. Kami inginnya ada upaya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur,” kata dia.
Sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara (IKN), menurut politisi Partai NasDem ini, sudah seyogianya Kaltim berpacu dalam pembangunan. Fasilitas publik mesti diselesaikan segera. Agar upaya percepatan pembangunan IKN juga dapat dilakukan.
“Karena sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara, kita pastinya membutuhkan pembangunan dilakukan secepatnya. Dengan pengalaman kita, harus kita maksimalkan,” tuturnya.
Dia menegaskan, bagaimanapun caranya, proyek skala besar yang telah dicanangkan Pemerintah Kaltim, harus dapat diselesaikan secepatnya. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus menyambut pembangunan IKN.
“Ada beberapa hal yang harus diselesaikan, seperti proyek pembangunan yang sudah jalan, tetapi sampai sekarang belum selesai dikerjakan. Pokoknya semua proyek harus diselesaikan segera,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
