Akurasi.id, Samarinda – Dilantiknya Encek UR Firgasih sebagai ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) memunculkan spekulasi adanya upaya membangun dinasti politik di daerah itu. Bagaimana tidak, Ismunandar, selaku bupati Kutim tidak adalah suami dari Encek UR Firgasih.
Di tanah Tuah Bumi Untung Banua -sebutan Kutim-, Encek UR Firgasih bukan orang baru. Perempuan yang karib disapa Bunda Firga itu merupakan ketua DPC PPP Kutim.
Bagi perempuan kelahiran Samarinda, 24 Juni 1963 silam itu, jabatan sebagai anggota legislatif bukan sesuatu yang baru. Pada pemilihan legislatif (pileg) 2014-2019, dia terpilih sebagai anggota DPRD Kutim.
Pada awal keterpilihannya sebagai wakil rakyat, Firgasih langsung menduduki posisi penting sebagai wakil ketua II DPRD Kutim. Pada saat yang sama, suaminya Ismunandar juga terpilih sebagai bupati Kutim.
Sepak terjang Firgasih di dunia politik kian moncer setelah sukses menguasai kursi DPRD Kutim pada pileg 2019. Pada pileg serentak itu, Partai PPP sukses mengunci 9 kursi dewan dari total 45 kursi di DPRD Kutim.
Raihan kursi itu sekaligus menghantarkan Partai PPP sebagai pemenang pemilu dan berhak menduduki kursi ketua DPRD Kutim, yang sebelumnya dikuasai Partai Golkar. Sejak partai berlambang Kakbah itu ditetapkan sebagai pemenang pemilu, nama Firgasih memang sudah digadang sebagai ketua DPRD Kutim.
Kamis (10/10/19), menjadi titik pijar bagi Firgasih menakhodai pimpinan DPRD Kutim. Bertempat di ruang utama rapat paripurna DPRD Kutim, ibu dua anak itu diambil sumpah dan janji jabatannya oleh Pengadilan Negeri (PN) Sangatta.
Tepis Adanya Dinasti Politik
Dilantiknya Encek UR Firgasih sebagai ketua DPRD ditepis jauh-jauh oleh Bupati Ismunandar sebagai upaya dia dan istri membangun dinasti politik. Ismunandar memastikan, walau dia dan istrinya sama-sama memegang jabatan penting, dia akan menjalankan tugas pemerintah secara profesional.
Politikus Partai NasDem ini berpendapat, meski istrinya menjabat ketua dewan, namun untuk pengambilan keputusan di legislatif tetap dilakukan secara kolektif kolegial. Sehingga tidak ada alasan ada intervensi atas kebijakan legislatif.
Di sisi lain, pengambilan kebijakan secara bersama-sama oleh wakil rakyat meminimalisir potensi konflik kepentingan di antara dia dan istrinya dalam mengemban jabatan. Dia berkeyakinan, jika istrinya juga dapat bekerja secara profesional.
“Jadi enggak ada intervensi apapun,” ujar dia ditemui Akurasi.id usai pelantikan pimpinan DPRD Kutim.
Terkait anggapan adanya dinasti politik yang sedang dibangun di Kutim, Ismu memiliki pandangan tersendiri soal itu. Menurut dia, fenomena hubungan keluarga yang duduk di jabatan publik bukan hal baru di Kaltim dan daerah lainnya di Tanah Air.
Dia memberikan contoh, di Kota Bontang misalnya, jabatan wali kota dan ketua DPRD, dijabat oleh ibu dan anaknya, dalam hal ini Neni Moerniaeni dan Andi Faisal Sofyan Hasdam.
“Di Kutim kebetulan saya Bupati. Istri saya ketua DPRD Kutim. Enggak masalah,” kata pria yang karib disapa Ismu ini.
Lahir dari Proses Politik
Terpilihnya Encek UR Firgasih sebagai ketua DPRD Kutim sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Dari sisi prosedur dan aturan dinilai tidak ada yang dilanggar. Apa yang didapatkan Firgasih adalah bagian dari proses politik yang telah dia lakukan. Dalam artinya, masyarakat yang telah memilihnya.
Bupati Ismunandar menilai, adanya keterikatan hubungan keluarga dalam sebuah jabatan di daerah, bukan sesuatu yang istimewa. Sebab hal yang sama juga banyak terjadi di daerah lainnya di Nusantara.
“Enggak ada masalah. Enggak ada hal yang istimewa, kita kerja profesional,” tegas Ismu.
Pria asal Sangkulirang ini berujar, dengan adanya hubungan kekeluargaan, maka dapat terjalin kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif untuk menyukseskan penyelenggaraan pembangunan di daerah.
“Tidak ada istri yang ingin suaminya celaka. Karena itu fungsi pengawasan lebih ketat, apalagi di era keterbukaan informasi seperti ini kita harus transparan,” tuturnya.
Ismu meyakinkan, fungsi pengawasan lembaga legislatif yang dipimpin istrinya akan tetap berjalan baik. Karena, bukan hanya istrinya yang jadi unsur pimpinan, tetapi ada wakil ketua yang lainnya.
“Sudah pasti pengawasan jalan. Tidak hanya Bunda (Firgasi) sendiri, ada wakil-wakilnya. Ada anggota DPRD Kutim lainnya melakukan pengawasan yang baik ke pemerintah,” jelasnya.
Anggap Dorongan Masyarakat
Ketua DPRD Kutim Encek UR Firgasih menyebutkan, usulan agar dia menjadi pimpinan dewan, bukan semata lahir dari keinginannya seorang diri, tetapi dorongan dari kader partai dan masyarakat.
“Sebagai pimpinan yang diusulkan partai pemenang di Pileg 2019, tentu saya ingin, kebersamaan antara anggota DPRD tetap solid. Hubungan silaturahmi dan komunikasi terjalin dengan baik. Demi apa? Demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Dia memastikan, antara legislatif dan eksekutif bisa bersinergi dengan baik dalam menyongsong pembangunan di Kutim. Dia juga memastikan, DPRD sebagai lembaga pengawas, dapat mengontrol setiap kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro rakyat.
“Semoga, Bunda dan unsur pimpinan dewan yang lain bisa mengemban amanah yang diberikan masyarakat dengan baik. Membantu pemerintah untuk mewujudkan Kutim sejahtera,” tandasnya. (*)
Dilengkapi: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
