Akurasi.id, Samarinda – Para wakil rakyat di DPRD Kaltim pada pekan lalu ditantang secara terbuka oleh para mahasiswa dari Aliansi Garuda Mulawarman untuk membedah berbagai persoalan hukum di Indonesia. Di antaranya terkait revisi UU KPK serta rencana penyusunan RKUHP yang dilakukan para anggota DPR RI sebelumnya.
Pada Selasa (1/10/19) lalu, puluhan mahasiswa menyambangi gedung DPRD Kaltim menyampaikan tuntutan mereka atas revisi UU KPK dan RKUHP yang dinilai penuh dengan pasal-pasal kontroversial. Pada kesempatan itu, mahasiswa menantang wakil rakyat datang ke Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mendialogkan persoalan tersebut.
“Kami menantang para anggota DPRD Kaltim, jika ada yang berani dan merasa tidak setuju dengan penolakan kami atas revisi UU KPK dan RKUHP, kami tunggu kedatangannya pada diskusi terbuka yang akan kami laksanakan di kampus (Unmul),” seru salah seorang mahasiswa ketika itu.
Menyikapi itu, anggota DPRD Kaltim yang diwakili Sarkowi V Zahry pun mengamini seruan itu. Dia mengaku, siap memenuhi panggilan para mahasiswa untuk berdialog dan membedah revisi UU KPK dan usulan pembahasan RKUHP.
Dia berujar, dirinya selalu siap jika memang ada undangan yang dilayangkan para mahasiswa. Karena menurut dia, diskusi atau dialog terbuka terkait berbagai persoalan itu jauh lebih baik. Sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak memenuhi undangan tersebut.
“DPRD Kaltim dan saya siap merima undangan diskusi kapan saja dari teman-teman mahasiswa,” ucap wakil ketua DPD Partai Golkar Kaltim ini.
Bagi ketua fraksi Golkar ini, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, pada dasarnya juga menjadi bagian dari keresahan dirinya dan para anggota DPRD Kaltim yang lain. Sehingga, dirinya sangat terbuka ketika ada forum yang khusus membedah persoalan revisi UU KPK dan RKUHP.
“Kalau bicara soal materi tuntutan dan penolakan mahasiswa atas revisi UU KPK dan RKUHP, saya kira enggak ada masalah. Apa yang dituntut mahasiswa sama juga dengan keresahan kami,” katanya.
Sarkowi pun berjanji, berbagai tuntutan mahasiswa atas penolakan revisi UU KPK dan RKUHP, maupun UU yang dinilai kontroversial akan disuarakan ke pemerintah pusat. Apalagi jika itu memang masuk dalam kewenangan anggota DPRD Kaltim.
“Semua tuntutan teman-teman mahasiswa akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Soal pelaksanaan aksi sebelumnya yang berakhir ricuh, bukan karena anggota dewan enggak mau menemui, tetapi lebih karena ada masalah komunikasi yang tidak terbangun baik dengan teman-teman mahasiswa,” tegasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
