Akurasi.id, Sangatta – Puluhan siswa di Sangatta, Kutai Timur (Kutim), tidak masuk dalam zonasi sekolah. Alhasil, para pelajar tersebut tak dapat mendaftarkan diri di sekolah. Merasa dirugikan atas sistem itu, orang tua siswa bahu-membahu melayangkan protes pada pemerintah.
Aturan ketat dalam tahap masuk sekolah dengan sistem pendaftaran lewat jalur online atau boarding class, bina lingkungan, dan zona umum membuat 24 siswa tidak tertampung di sekolah.
Sejatinya mereka akan masuk di sekolah menengah atas (SMA). Namun di wilayah sesuai zonasi yang ditentukan pemerintah, para siswa ini tak terakomodir. Belakangan, orang tua siswa mengadukan masalah ini ke DPRD Kutim.
Tak ingin masalah ini berlarut, wakil rakyat melayangkan protes pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim. DPRD mengancam akan merekomendasikan penutupan sekolah yang tidak menampung para siswa tersebut.
Tuntutan ini didengar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kutim, Roma Malau. Pada Kamis (18/7/19), media ini menggali keterangan perempuan paruh baya tersebut.
Dikatakan Roma, kasus ini sudah dibahas dalam rapat yang digelar Disdik Kaltim bersama Disdik Kutim. Rapat dihadiri orang tua siswa serta anggota DPRD Kutim.
Dia menegaskan, kewenangan mengelola SMA tidak lagi di tangan pemerintah kabupaten/kota. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SMA dilimpahkan ke Disdik provinsi.
Setelah mengadakan rapat antarpemangku kepentingan, pihaknya mendapat titik terang. “Saat ini tidak ada lagi siswa yang tidak masuk sekolah. Semuanya sudah terakomodir. Khususnya 24 siswa yang sebelumnya tidak diakomodir di salah satu SMA yang ada di Kutim,” ujar Roma.
Dia memastikan, para siswa tersebut sudah terdaftar di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kecamatan Sangatta Utara. Mereka tidak tertampung di sekolah yang menerapkan sistem full day school (FDS).
“Harapannya tahun depan, apabila bangunan sekolah sudah selesai, maka proses belajar mengajar akan kembali full day,” pintanya.
Berbeda dengan SMA, di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tidak ditemukan masalah dalam penerapan sistem zonasi. Hanya saja tahun ini tidak semua sekolah menerapkan FDS. “Ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada siswa yang tertinggal dan dapat tertampung di sekolah,” sebutnya.
Kata dia, sistem zonasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Disdik Kutim. Ke depan, Roma berharap kepala desa dan ketua RT di setiap wilayah dapat dilibatkan untuk mengkaji penempatan siswa sesuai zonasi.
“Supaya tidak ada lagi kesalahan data. Data diharapkan sesuai tempat tinggal siswa,” tandasnya. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin
