Penetapan Caleg Terpilih Ditunda karena KPU Menanti Putusan MK

Akurasi.id, Bontang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang belum dapat menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pasalnya, KPU masih menunggu surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil pemilu.

Ketua KPU Bontang, Erwin, mengatakan, jika hasil pemilu di suatu kabupaten/kota tidak terdapat sengketa pemilu, sesuai surat edaran KPU RI nomor 986/PL.01.9_SD/03/KPU/VII/2019  tertanggal 3 Juli 2019, maka tahapan akhir akan dilakukan penetapan.

Dalam surat edaran itu disebutkan tahapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Penetapan dilakukan paling lambat tiga hari setelah MK mencantumkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

“Hal itu sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019,” jelas  Erwin, Rabu (10/7/19).

Merujuk peraturan MK, pencatatan permohonan dalam BPRK dilakukan tanggal 1 Juli 2019. KPU telah bersurat kepada MK perihal permintaan data rekapitulasi.

“KPU meminta data rekapitulasi sebagai dasar atau rujukan KPU untuk penetapan atau penundaan penetapan ambang batas, perolehan kursi, serta calon terpilih,” ungkapnya.

Selain itu, KPU RI juga akan mengedarkan surat dari MK terkait penetapan kursi dan calon terpilih tanpa PHPU. Kemudian MK menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU mengenai daftar kabupaten/kota yang terdapat PHPU.

“Namun ternyata balasan surat dari MK terkait data rekapitulasi masih diverifikasi. Sehingga MK akan menerbitkan APBL [Akta Permohonan Belum Lengkap],” terangnya.

Informasi resmi dalam bentuk surat kepaniteraan MK belum diterima KPU. Alhasil, KPU kabupaten/kota diminta menunda penetapan calon terpilih.

“Penetapan bisa dilakukan paling lambat lima hari setelah KPU RI mendapat surat dari panitera MK mengenai daftar daerah yang terdapat permohonan PHPU,” jelasnya.

Kata Erwin, KPU RI masih memeriksa alat bukti dugaan kecurangan pada gugatan hasil pemilu di MK. Setelah itu MK dapat menerbitkan surat. Kemudian KPU RI menginstruksikan kepada KPU daerah untuk menetapkan calon terpilih hasil Pemilu 2019.

“Masih belum ada gambaran waktunya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terbit surat dari MK. Agar penetapan juga bisa lebih cepat,” harapnya.

Sementara pelantikan anggota DPRD Bontang yang terpilih pada pileg lalu, menurut Erwin, hal itu diserahkan kepada Sekretaris Dewan Bontang. Pihaknya hanya memiliki kewenangan menetapkan pemenang pemilu. (*)

Penulis: Asri Ayu
Editor: Ufqil Mubin