Akurasi.id, Samarinda – Beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) terendam banjir. Daerah-daerah tersebut antara lain Samarinda, Bontang, Balikpapan, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan pemerintah di tingkat kabupaten/kota memang telah berusaha mengevakuasi dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir.
Namun usaha-usaha itu tak cukup maksimal jika tidak diimbangi dengan langkah konkret untuk menanggulangi banjir di Bumi Etam.
Pemerintah sejatinya memiliki beragam program untuk menanggulangi banjir. Namun acap terhambat karena minimnya anggaran. Dari sini, peran mengawasan dan penganggaran diperlukan. DPRD provinsi memiliki fungsi demikian. Lalu bagaimana pandangan wakil rakyat di Karang Paci?
Pada Selasa (11/6/19), di sela-sela sidang paripurna tentang Penyampaian Noda Keuangan tentang Laporan Keuangan APBD Kaltim 2018, sejumlah anggota dewan memberikan masukan dan kritikan atas penanganan banjir di Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin mengusulkan, secara kelembagaan, dewan perlu menunjukkan keprihatinan kepada korban banjir. Langkah yang dapat diambil yakni peninjauan titik-titik banjir.
“Karena banyak [warga] yang kelaparan di sana. Banyak juga anak kecil yang sakit-sakitan. Sehingga kita sebagai wakil rakyat harus betul-betul memperlihatkan keprihatinan dan tanggung jawab kita,” sarannya.
Pendapat serupa disampaikan Anggota Komisi III, Sarkowi V Zahry. Dia berpendapat, kunjungan keluar daerah yang telah terjadwal di Badan Musyawarah sepatutnya dialihkan pada kegiatan kunjungan di dalam daerah. Tujuannya meninjau daerah-daerah yang terdampak banjir. “Karena sangat penting kita meninjau [lokasi banjir ini],” imbuhnya.
Peninjauan lokasi tersebut berhubungan dengan penganggaran untuk menanggulangi banjir. Politisi Partai Golkar itu berpesan, persoalan banjir tak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota.
“Karena persoalannya sangat kronis. Menyangkut berbagai macam aspek. Termasuk soal penganggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran di kabupaten/kota. Supaya ke depan terjadi sinkronisasi anggaran,” ucapnya.
Tidak Hanya Sekadar Berkunjung
Rusman Ya’qub menyebut, banjir yang melanda sebagian wilayah di Kaltim termasuk bagian dari siklus 10 tahunan. Dia mencontohkan banjir di Samarinda. Banjir terbesar di Samarinda pernah terjadi pada 1990. Kala itu, Kota Tepian dipimpin Lukman Said.
Satu dekade berikutnya atau 2008, banjir kembali melanda Samarinda. Selanjutnya, siklus banjir 10 tahunan itu “mengepung” permukirman penduduk pada tahun ini. Saat ibu kota provinsi ini dinahkodai Syaharie Jaang.
“Berkunjung itu tetap [dilakukan]. Untuk menunjukkan keprihatinan dan solidaritas kita. Tetapi yang paling dibutuhkan adalah bagaimana genangan air ini segera surut. Agar memperpendek penderitaan masyarakat,” sarannya.
Dia menyesalkan selama 25 tahun masalah banjir tak kunjung terpecahkan. Padahal dalam kurun waktu sepanjang itu, pemerintah dapat merumuskan solusi dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah banjir.
“Saya menyarankan agar pimpinan dewan segera memanggil pemerintah. Kita pertanyakan kepada mereka bagaimana keseriusan pemerintah dalam penanganan banjir,” tegasnya.
Perlu Solusi Jangka Panjang
Ali Hamdi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berpendapat, peninjauan terhadap warga yang terdampak banjir tergolong langkah yang baik. Namun upaya yang tak kalah penting adalah penyelesaian masalah banjir.
“Kita melihat langsung korban banjir, itu termasuk solusi jangka pendek. Yang harus kita upayakan adalah solusi jangka panjang. Apa penyebab utama banjir itu? Banjir bukan hanya satu kali ini saja. Tetapi sudah berkali-kali,” ungkapnya.
Dia menekankan kepada pemprov, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota agar menggali penyebab banjir yang melanda sebagian besar wilayah di Kaltim. Katanya, hal inilah yang perlu diawasi dan digali DPRD Kaltim.
Hamdi menyebut, pemerintah hanya menyampaikan penyebab banjir yang dinilai tidak merujuk akar masalah. Dia menyarankan pemerintah menertibkan izin perumahan dan izin usaha yang diduga memperparah banjir.
“Pemprov harus mengantisipasi penyebab-penyebab utama banjir tersebut. Karena itu, saya mengusulkan, kalau hanya sekadar datang, itu hal yang biasa. Harus ada solusi jangka panjang,” imbuhnya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
