Akurasi.id, Bontang – Meski saat ini kewenangan pengawasan perikanan berada di ranah provinsi sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, namun fraksi Gerindra meminta Pemkot Bontang tetap melakukan kegiatan pengawasan meskipun dengan pola yang lain. Hal ini disampaikan Suwardi, Sekretaris Partai Gerindra saat memberikan pandangan terhadap Raperda Tata Kelola Perikanan dan Tempat Pendaratan Ikan yang merupakan satu dari enam Raperda inisiatif DPRD Bontang.
“Sesuai pasal 7 terkait dengan pengawasan perikanan, Fraksi Gerindra menyarankan tetap ada pengawasan dengan pola yang lain. Mengingat Bontang sebagian besar terdiri dari pemukiman nelayan serta permukiman di atas air yang secara sah diterapkan dan terletak dalam delinisasi permukiman, seperti tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonosi, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah,” ujarnya Senin (20/5).
Selain menyoroti terkait pengawasan, Fraksi Gerindra juga mengusulkan judul raperda yang semula berjudul Tempat Pendaratan Ikan, diubah menjadi Tempat Pengelolaan Ikan. Hal itu dilakukan agar pengelolaan tersebut bisa masuk ke wilayah kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar menghapus ketentuan yang berada dalam pasal 10 terkait dengan pemberian alat bantu berupa rumpon kepada nelayan, karena hal tersebut masuk dalam ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Raperda ini juga harus dilakukan pembahasan lebih lanjut, untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah di tempat pelelangan ikan, sesuai nilai presentase ikan yang masuk dari luar daerah,” tukasnya .(adv)
Penulis: Bambang Al-Fatih
Editor: Yusva Alam
