Akurasi.id, Sangatta – Sebanyak 412 buruh PT Anugerah Energytama (AE), Gunung Kudung, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, dihentikan dari pekerjaannya. Sebelumnya, ratusan karyawan yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak itu melakukan aksi demonstrasi untuk memperjuangkan nasibnya.
Para pengunjuk rasa yang dikomandoi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia (SPPI) ini memprotes kebijakan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu. Perusahaan dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Koordinator aksi, Maksimus Hambur mengatakan, pemecatan ratusan karyawan dilakukan perusahaan lantaran para buruh tersebut melakukan aksi mogok kerja. Munculnya aksi mogok disebabkan tuntutan karyawan tentang hak normatif yang tidak dipenuhi perusahaan.
Pihaknya juga meminta kejelasan lambannya penggajian. Keterlambatan pembayaran gaji sudah berjalan enam bulan. Ada pula pemotongan gaji yang dilakukan manajemen perusahaan. Kebijakan tersebut sudah berlangsung selama empat bulan.
“Setiap kami menerima gaji, selalu ada pemotongan mulai Rp 400 ribu sampai Rp 1 juta. Ini tidak disertai dengan slip gaji. Tidak ada rincian pemotongan upah,” jelas Maksimus.
Ajukan Sepuluh Tuntutan
Upaya buruh mendesak manajemen perusahaan telah dilakukan berkali-kali. Aksi sebelumnya tak membuahkan hasil. Karyawan PT AE kembali melakukan hal yang sama dengan menggelar aksi yang lebih besar.
Dalam aksinya, karyawan perusahaan tersebut menyampaikan sepuluh tuntutan. Antara lain buruh mempertanyakan mutasi anggota Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO), cuti melahirkan yang tak diberikan perusahaan, tak ada santunan uang kematian dan pesangon, PHK anggota SERBUNDO, dan tak ada cuti haid.
Ada pula permintaan penjelesan upah yang tak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), pemotongan upah yang tak jelas, tak ada fasilitas air bersih, perjanjian bersama tak dilaksanakan, dan permintaan tunjangan hari raya (THR) pada 2019. “Itu semua tuntutan kami kepada perusahaan,” ujar Maksimus.
Dia mengaku tuntutannya tak digubris manajemen perusahaan. Padahal tak ada alasan perusahaan menghentikan buruh dari pekerjaannya. Perusahaan diminta memahami dan bijak atas tuntutan karyawan. Pasalnya, hal itu dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan.
“Kami hanya minta perusahaan memenuhi semua hak dan tak melakukan PHK kepada kami,” katanya sembari diaminkan para karyawan lainnya di rumah kerja mereka di Gunung Kudung, Kecamatan Bengalon, Poros Sangatta-Wahau.
Dibantah Pimpinan Perusahaan
Supervisor Industrial Relation PT AE Arya Agung membenarkan bahwa perusahaan telah melakukan PHK kepada karyawan. Namun pihaknya membantah tudingan PHK dilakukan karena karyawan menggelar aksi demonstrasi.
“Demo diatur dalam undang-undang. Yang masalah ialah mereka tak masuk kerja sampai lima hari. Padahal kami sudah melakukan panggilan sampai dua kali. Makanya dilakukan PHK,” kata Arya saat didampingi beberapa pejabat PT AE.
Dia menyebut, aksi para buruh dilakukan secara personal. Bukan untuk seluruh karyawan PT AE. Di antara tuntutan yang disampaikan adalah masalah mutasi, cuti kehamilan, dan kematian.
“Pertama, kami hanya [melakukan] mutasi di satu lokasi. Kedua, masalah cuti hamil tak ada yang mengajukannya. Kemudian masalah uang kematian, bukan tak ada uang duka untuk karyawan. Namun tak ada data administrasi kependudukan karyawan yang lengkap. Jadi bagaimana [kami] mau mencairkannya?” tutup dia. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin
