Pemprov DKI Pastikan Subsidi Pangan 2026 Tak Dipotong, Anggaran Justru Bisa Ditambah

Akurasi.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa anggaran program pangan bersubsidi untuk tahun 2026 tidak mengalami pemotongan, meski sebelumnya beredar informasi mengenai pengurangan hingga Rp300 miliar dalam pembahasan RAPBD. Pemprov menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena subsidi pangan murah akan tetap berjalan seperti biasa.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan bahwa angka yang tertuang dalam Raperda APBD 2026 bukan merupakan pagu final. Anggaran tersebut masih dapat ditambah apabila dibutuhkan melalui sejumlah mekanisme resmi.

“Anggaran yang tercantum dalam Raperda masih dapat ditambah apabila diperlukan. Penambahan anggaran dapat dilakukan melalui pergeseran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan tahun 2026,” ujar Hasudungan dalam keterangan resminya, Jumat (14/11/2025).

Langkah antisipatif ini disiapkan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program pangan bersubsidi yang sudah berjalan sejak 2017 tercatat menjadi salah satu bantuan yang paling banyak diakses warga Jakarta. Setiap tahun, sekitar satu juta warga menerima manfaat program ini.

Hingga saat ini, lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah disalurkan melalui gerai-gerai resmi milik Pemprov DKI. Komoditas tersebut mencakup beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, hingga susu UHT. Seluruh produk dipastikan tersedia dan distribusinya berjalan lancar sesuai jadwal.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sampai akhir tahun ini seluruh komoditas tetap tersedia di gerai maupun titik penjualan lainnya,” jelas Hasudungan.

Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok. Mereka terdiri dari pemegang KJP+, KLJ, KPDJ, KAJ, Kader PKK, KPJ, penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

“Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta,” tambahnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (12/11) berlangsung panas dan diwarnai berbagai interupsi. Sejumlah anggota dewan memprotes dugaan pemotongan anggaran subsidi pangan murah hingga Rp300 miliar dalam RAPBD 2026. Aksi walk out pun terjadi sebagai bentuk keberatan terhadap rencana tersebut.

Namun, klarifikasi terbaru dari Pemprov DKI menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran, dan justru ada peluang penambahan jika kebutuhan meningkat.(*)

Penulis: Nicky
Editor: Willy