Akurasi.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berjalan hampir satu tahun. Dalam periode tersebut, sejumlah capaian penting berhasil dicatat, terutama di bidang ketenagakerjaan dan penegakan hukum.
Lima Capaian Bidang Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan bahwa ada lima capaian utama yang berhasil diraih selama tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.
-
Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Selain itu, bonus hari raya (BHR) juga diberikan kepada para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online, sebagai bentuk perhatian terhadap pekerja sektor informal. -
Peningkatan Pelatihan Kejuruan (Vokasi)
Selama 2025, Kemenaker telah memberikan pelatihan kepada 724.251 peserta melalui berbagai balai vokasi. Para peserta memperoleh sertifikat pelatihan, sementara lebih dari 1 juta orang juga mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). -
Larangan Diskriminasi di Dunia Kerja
Kemenaker menerbitkan tiga aturan baru untuk mencegah praktik diskriminasi di lingkungan kerja, guna memastikan kesetaraan kesempatan bagi seluruh tenaga kerja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. -
Penyelesaian Perjanjian Kerja
Pemerintah telah mempercepat penyelesaian perjanjian kerja dengan lebih dari 16.000 perusahaan. Selain itu, dibentuk Sekretariat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, sebagai lembaga independen untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. -
Akomodasi Tenaga Kerja Disabilitas
Kemenaker juga memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan visi inklusivitas kerja yang terus digalakkan pemerintah.
Penguatan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Selain capaian di sektor ketenagakerjaan, pemerintah juga mencatat kemajuan signifikan di bidang penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi.
Laporan riset “Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang dirilis oleh NEXT Indonesia Research & Publications mengungkap bahwa aparat penegak hukum berhasil mengembalikan Rp1,7 triliun uang negara dari hasil rampasan dan lelang aset koruptor sepanjang satu tahun terakhir.
Sebanyak 43 kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah juga berhasil menekan potensi kerugian negara hingga Rp320,4 triliun berkat penguatan sistem hukum yang lebih tegas dan transparan.
Salah satu kasus besar yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan PT Pertamina (Persero) dengan nilai kerugian mencapai Rp285 triliun, yang kini menjadi prioritas utama aparat hukum.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat lembaga penegak hukum dan memastikan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di pemerintahan.
Dalam satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan fokus pada kesejahteraan pekerja, inklusivitas tenaga kerja, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan. Capaian-capaian ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berintegritas.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
