Akurasi.id – 23 Juni 2025 — Sebanyak 84 kepala daerah mengikuti kegiatan retret gelombang kedua yang diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.
Retret yang berlangsung selama lima hari ini digelar sebagai bentuk orientasi kepemimpinan, dengan tujuan meningkatkan sinergi antara kepala daerah dan struktur birokrasi di bawahnya. Meski diikuti 84 kepala daerah, dua orang diketahui absen dalam kegiatan tersebut.
Dalam pembukaan kegiatan di Balairung Rudini IPDN, Mendagri Tito Karnavian mengumumkan bahwa pemerintah akan segera menggelar retret serupa untuk seluruh sekretaris daerah (sekda) dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Kegiatan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya, retret untuk sekda provinsi, kabupaten, kota Indonesia nantinya, di Magelang,” ujar Tito.
Menurut Tito, sekda merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan strategis dan tanggung jawab besar. Berbeda dari kepala daerah yang dipilih secara politis, sekda adalah birokrat karier yang bertugas memastikan jalannya roda pemerintahan dengan profesional.
Senada dengan Tito, Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa sinergi antara kepala daerah dan sekda sangat penting untuk keberhasilan program pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman luas yang harus dimiliki oleh sekda.
“Sekda ini harus punya pemahaman yang di atas kertas lebih luas dari pada kepala daerah. Karena kepala daerah itu pejabat politis, dan sekda itu birokrat karir,” kata Bima.
Terkait pembiayaan kegiatan retret, Bima Arya memastikan bahwa seluruh anggaran akan digunakan secara efisien dan sesuai kebutuhan. Ia menekankan bahwa manfaat dari kegiatan tersebut akan jauh lebih besar daripada anggaran yang dikeluarkan.
“Kita pastikan semua anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Artinya, angka yang dikeluarkan tentu sepadan, atau bahkan lebih kecil, dibanding manfaat yang didapat,” pungkasnya.
Retret ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik demi mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk Indonesia yang lebih maju.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
