Akurasi.id, Samarinda – SH dan JM, dua orang pegawai kontrak di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, dihentikan dari pekerjaannya. Keduanya diminta menandatangani surat pengunduran diri pada Februari lalu.
Dalam surat tersebut tidak tercantum alasan yang membuat dua perempuan yang bekerja sebagai pembersih jalan di pusat Kota Samarinda itu diberhentikan sebagai pegawai kontrak. Pun demikian, tidak ada keterangan yang dijadikan dasar bahwa SH dan JM telah melanggar aturan di DLH.
Ketua Serikat Buruh Borneo Indonesia (SBBI) Kaltim, Nason Nadeak mengungkapkan, pihaknya telah mendapat laporan terkait kasus tersebut. Dia menyebut, pemberhentian dua pekerja di pemeritahan itu tergolong “pemaksaan”.
Kata Nason, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mewajibkan setiap instansi pemerintah dan swasta menjalankan tahapan PHK sesuai prosedur.
“Walaupun mereka pegawai yang berstatus kontrak di DLH, tidak boleh seperti itu. Kasus ini menjadi catatan bagi kita, pemerintah belum mampu memberikan contoh pelaksanaan undang-undang,” ungkapnya belum lama ini.
Karena itu, SBBI mengadvokasi kasus tersebut. Dalam proses mediasi dengan DLH Samarinda, terungkap alasan pemberhentian. Pekerjaan keduanya kerap diwakilkan kepada orang lain.
“Saat bersih-bersih, mereka sering diwakili orang lain. Saya tanya ke DLH, ‘apakah boleh pekerjaan itu diwakilkan?’ Katanya, tidak masalah. Tetapi kalau sering diwakili, itu tidak boleh,” jelasnya.
Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan, SH dan JM diperbolehkan kembali bekerja di DLH. SBBI Kaltim menyarankan keduanya dipekerjakan pasca penandatanganan hasil mediasi itu.
“Tetapi DLH meminta mereka masuk kerja lagi di awal April nanti. Kami sepakat saja. Klien kami juga tidak keberatan,” tuturnya.
Akurasi.id telah berupaya meminta keterangan dari DLH Samarinda. Pada Jumat (22/3/19), media ini mendatangi kantor dinas tersebut. Namun, bidang yang membawahi pegawai kontrak belum dapat dimintai tanggapan.
Gaji di Bawah Standar UMP
Di balik kasus pemberhentian SH dan JM, terungkap fakta bahwa pegawai kontrak di DLH tersebut diberikan gaji setiap bulan sebesar Rp 1,4 juta. Besaran gaji itu terlampau kecil dibanding Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan senilai Rp 2,7 juta.
“Nyaris setengah dari UMP. Gaji yang diberikan kepada pekerja ini tidak layak untuk ukuran pekerja di Kaltim. Mereka tidak mungkin hidup layak dengan gaji segitu,” ucap Nason.
Dia mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memberikan upah di atas UMP kepada seluruh pegawai. Pasalnya, setiap kabupaten/kota di Kaltim tidak diperbolehkan mengupah pekerja di bawah UMP.
Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Upah Minimum juga menegaskan, gaji buruh harus sesuai standar UMP.
“Pak Syaharie Jaang selaku wali kota harus menyelesaikan masalah ini. Ini contoh yang tidak baik bagi pelaksanaan undang-undang. Saya sarankan, wali kota mengevaluasi upah pegawai di Samarinda,” imbuh Nason. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
