Akurasi.id – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.
Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis (20/2). Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membagikan dokumen tersebut dalam bentuk digital melalui aplikasi WhatsApp.
Isi Instruksi Megawati
Dalam surat tersebut, Megawati memberikan dua poin utama yang harus dipatuhi oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP:
- Menunda perjalanan ke Magelang – Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berencana mengikuti retret pada 21-28 Februari 2025 diminta untuk menunda keberangkatan mereka.
- Menghentikan perjalanan bagi yang sudah dalam perjalanan – Jika ada kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Selain itu, Megawati menegaskan pentingnya menjaga komunikasi aktif selama situasi ini berlangsung. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tegasnya.
Hasto Kristiyanto Ditahan KPK
Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia akan ditahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama untuk penyelidikan lebih lanjut.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa penahanan dilakukan untuk menghindari risiko pelarian atau penghilangan barang bukti terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
Hasto sendiri mengaku tidak menyesali penahanannya. “Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala,” ujarnya sebelum masuk ke mobil tahanan.
Ia juga menegaskan kesiapan dirinya menghadapi konsekuensi sebagai Sekjen PDIP. “Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita,” tambahnya.
Jokowi Respons Tuduhan Hasto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons santai terkait pernyataan Hasto yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. Jokowi menegaskan keterbukaannya jika ada fakta hukum dan bukti konkret.
“Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan,” ujar Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2).
Saat ditanya mengenai namanya yang kerap dikaitkan dengan kasus korupsi Hasto, Jokowi hanya menanggapi dengan pernyataan yang sama. “Ya sudah sering pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Kalau ada bukti hukum ada fakta hukum ya silakan,” tegasnya.
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK memberikan dampak besar terhadap dinamika internal PDIP. Megawati langsung mengambil tindakan tegas dengan menunda keberangkatan para kepala daerah ke retret di Akmil Magelang. Di sisi lain, Jokowi tetap tenang menghadapi tuduhan yang diarahkan kepadanya. Situasi ini menambah ketegangan politik di tengah kasus yang melibatkan nama-nama besar dalam PDIP.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
