Jakarta, Akurasi.id – Dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 12 Oktober 2024, Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 300 pengusaha yang terlibat dalam penggelapan pajak, menyebabkan pendapatan negara bocor sebesar Rp 300 triliun. Menurut Hashim, informasi ini didapat Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, dan sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Data ini diperoleh Pak Prabowo dari Luhut dan Ateh, serta dikonfirmasi dari KLHK mengenai jutaan hektar kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha kebun sawit nakal. Mereka telah diingatkan, namun hingga saat ini belum membayar pajak,” ungkap Hashim.
Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga merusak ekosistem hutan. “Kami mendapatkan data yang menunjukkan bahwa potensi pajak yang belum dibayar ini bisa mencapai Rp 300 triliun. Ini merupakan data yang dihimpun dari pemerintah,” tambahnya.
Kebocoran anggaran menjadi topik yang kerap dibahas oleh Prabowo Subianto selama masa kampanye Pemilihan Presiden 2014. Pada saat itu, ia bahkan dijuluki “Prabocor” karena sering mengangkat isu kebocoran anggaran negara.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, Prabowo merencanakan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Sebelumnya, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara, namun kini ia beralih pada pembentukan kementerian. “Ada Asta Cita ke-8, yaitu Badan Penerimaan Negara. Ini akan menjadi Kementerian Penerimaan Negara, dan menterinya sudah ada,” ujarnya.
Langkah-langkah yang diambil Prabowo diharapkan dapat memberikan solusi nyata terhadap kebocoran pendapatan negara yang selama ini merugikan keuangan negara.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
