Akurasi.id – Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan efisiensi dalam alokasi subsidi energi. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengalihkan subsidi energi, yang selama ini diberikan kepada komoditas seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas, menjadi subsidi langsung kepada keluarga miskin yang berhak menerima.
Menurut Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, Burhanuddin Abdullah, kebijakan ini akan diimplementasikan melalui program transfer tunai langsung, bukan lagi berbasis komoditas. “Dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan, penerima yang berhak akan mendapatkan transfer tunai langsung. Ini tidak lagi disalurkan ke komoditas, tapi langsung kepada keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan,” ujar Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).
Burhanuddin, yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), memperkirakan bahwa perubahan model subsidi ini dapat menghemat anggaran negara sekitar Rp 150 hingga Rp 200 triliun per tahun. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk subsidi energi tersebut nantinya akan dialihkan ke sektor-sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dengan mengurangi subsidi komoditas, kita dapat mengalokasikan dana tersebut ke hal-hal yang lebih produktif. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan subsidi,” tambah Burhanuddin.
Selama ini, subsidi energi di Indonesia diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas seperti listrik, BBM, dan gas. Namun, menurut Burhanuddin, model ini dinilai kurang tepat sasaran. Dalam kunjungannya ke Solo, Burhanuddin menemukan bahwa masyarakat miskin, terutama di pedesaan, tidak menikmati sepenuhnya manfaat dari subsidi BBM karena mereka tidak memiliki sepeda motor. Penggunaan gas LPG 3 kg juga terbilang minim, sehingga subsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan yang lebih mampu.
Pemerintahan Prabowo juga berencana untuk melanjutkan beberapa program subsidi pemerintah yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun dengan penyempurnaan. “Banyak program yang akan dilanjutkan dan disempurnakan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), KIP, KIS, dan lainnya. Ini adalah bentuk subsidi langsung yang sudah ada, tetapi akan ditingkatkan efektivitasnya,” jelas Burhanuddin.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam penyaluran subsidi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
