Akurasi.id, Samarinda – Pembangunan Kaltim masih jauh tertinggal dibanding sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Yang paling mencolok, masih banyak wilayah di provinsi yang kaya sumber daya alam ini yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan. Sementara di Jawa, beragam proyek yang menghabiskan triliunan rupiah gencar dijalankan pemerintah pusat.
Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan, ketimpangan pembangunan wilayah tersebut memerlukan keterlibatan semua pihak. Salah satunya, mantan Bupati Kutai Timur itu akan melibatkan “dukun”.
“Saat ini (diperlukan) kerja sama yang baik. Melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Kemudian cari dukun (untuk membantu pemerintah),” kata Isran, Selasa (26/2/19).
Dukun yang dimaksud Isran adalah para ahli yang memiliki kompetensi untuk membantu pemerintah menyukseskan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
“Dukun itu ya tabib. Tahu tabib kan? Dukun itu kan pengertiannya ahli-ahli. Ini juga dukun,” ucapnya sambil menunjuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Muhammad Nur.
Tidak hanya terlibat dalam pembangunan infrastruktur, keterlibatan ahli juga dibutuhkan dalam perencanaan ekonomi, pengembangan penerbangan domestik dan mancanegara, hilirisasi industri, pemanfaatan serta pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
“Itu semua butuh dukun. Tidak bisa bekerja sendiri. Daerah ini butuh para ahli. Saya akan libatkan mereka,” tegasnya.
Sempat Ditolak Awang Faroek
Keterlibatan ahli dalam membantu Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltim di bawah kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi sudah santer terdengar sejak keduanya dipastikan memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun lalu.
Sebelum dilantik, Isran-Hadi telah menunjuk 12 orang praktisi yang terbergabung dalam tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim. Tim ini melibatkan sejumlah politisi yang telah membantu keduanya di pilkada.
Selain itu, ada pula para akademisi yang memiliki keahlian di beragam bidang. Umumnya, akademisi berasal dari sejumlah universitas ternama di Kaltim.
Dalam perjalanannya, tim yang dibentuk oleh Isran-Hadi sempat menuai kontroversi. Pasalnya, mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menolak pembentukan tim yang belakangan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim itu.
Awang Faroek beralasan, tim penyusun RPJMD Kaltim tidak perlu dibentuk. Karena beberapa bulan setelah Isran-Hadi resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, dokumen perencanaan pembangunan itu akan disusun Bappeda dengan merujuk visi dan misi keduanya.
“Kami telah sinkronkan dengan pemerintah pusat terkait RPJPD. RPJMD setiap lima tahun sekali juga harus disusun bersama DPRD,” ungkap Awang Faroek.
Awang Faroek Dinilai Salah Paham
Sekretaris Tim Penyusunan RPJMD Kaltim, Zaenal Haq menuturkan, tim tersebut bekerja selama rentang waktu pasca penetapan kemenangan hingga pelantikan Isran-Hadi.
“Jadi tidak ada tim transisi. Mungkin itu istilah yang digunakan media. Tetapi itu keliru. Yang ada itu tim penyusunan RPJMD. Tim ini dibentuk agar setelah pelantikan Pak Isran dan Pak Hadi, RPJMD sudah siap,” ungkapnya.
Kata dia, pembentukan tim penyusun RPJMD sebagai langkah awal agar setelah pelantikan Isran-Hadi, pihaknya tidak lagi memikirkan dan menyusun dokumen rencana pembangunan lima tahun itu.
“Supaya setelah pelantikan, jangan lagi ada waktu yang terbuang hanya untuk menyusun RPJMD. Karena kalau penyusunan RJMD lagi, butuh waktu enam bulan. Itu bakal ada lose time,” jelasnya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
