Jakarta, Akurasi.id – Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan teknologi pemerintahan Indonesia, INA Digital, dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 yang berlangsung di Istana Negara. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya kemudahan birokrasi dalam pelayanan pemerintah untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Presiden Jokowi menekankan bahwa birokrasi harus melayani masyarakat dengan cepat dan efisien, bukan malah mempersulit dan memperlambat proses pelayanan. “Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap banyaknya platform aplikasi yang tidak terintegrasi di level pemerintah pusat maupun daerah. Saat ini terdapat sekitar 27 ribu platform aplikasi yang beroperasi secara tidak efisien. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan untuk berhenti menciptakan platform aplikasi baru mulai tahun 2024 demi mempercepat pelayanan publik dan mengurangi birokrasi yang rumit.
“Tidak akan mungkin mempermudah, mempercepat—jika tidak terintegrasi dan banyak yang tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini—sudah saya sampaikan di Januari yang lalu—berhenti membuat aplikasi baru,” tegas Presiden.
Peluncuran GovTech INA Digital diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik. GovTech INA Digital akan mempercepat integrasi sistem layanan digital pada berbagai layanan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, izin usaha, dan perpajakan. Presiden menekankan bahwa meskipun ini adalah tahap awal, migrasi menuju digitalisasi harus dilakukan secara bertahap namun konsisten.
“Di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan,” tambah Presiden.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar jajaran pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data. Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan maju jika pemerintah masih mempertahankan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.
“Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tandas Presiden.
Dalam acara ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(*)
Penulis: Ani
Editor: Ani
