Kuota BBM subsidi jenis solar di Bontang tahun ini menurun. Jika tahun lalu kuota solar Bontang mencapai 17.771 kiloliter. Maka, kuota solar tahun ini menjadi 15.789 kiloliter.
Akurasi.id, Bontang – Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar Kota Bontang tahun ini dipastikan menyusut. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022.
Jika di 2022 kuota BBM bersubsi jenis solar di Bontang mencapai 17.771 kiloliter. Maka, kuota solar di 2023 menjadi 15.789 kiloliter. Artinya, ada pengurangan hingga 1.468 kiloloter atau 12 persen.
Padahal, kebutuhan BBM bersubsidi di Kota Taman sangat tinggi. Penurunan kuota subsidi inipun dikhawatirkan akan membuat kekurangan atau kelangkaan BBM subsidi jenis solar. Mengingat, di tahun lalu saja antrean kendaraan mengular untuk memperoleh BBM subsidi jenis solar.
Tidak hanya di Kota Bontang. Namun, kondisi serupa terjadi di sejumlah kota tetangga lainnya seperti Kutai Timur, Tenggarong, bahkan Ibu Kota Kaltim, Samarinda.
Sedangkan untuk kuota BBM subsidi pertalite ada penambahan dari tahun sebelumnya 26.158 kiloliter. Sementara tahun ini menjadi 28.500 kiloliter atau ada penambahan sebanyak 2.342 kiloliter. Naik sekira 8 persen dari kuota sebelumnya.
menurut Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setkot Bontang Moch Arif Rochman membenarkan bahwa kuota BBM jenis solar turun dibandingkan tahun lalu. Ia menyebut, hal tersebut langsung mendapat atensi dari Pemkot Bontang. Untuk membahas permasalahan ini dengan pihak terkait.
“Seharusnya, jumlah kuota yang diberikan lebih tinggi dari tahun lalu. Mengingat pada akhir tahun hingga saat ini antrean masih terjadi. Terlebih Pemkot melakukan pengaturan antrean di tiga SPBU di Bontang. Meliputi SPBU Tanjung Laut, Kopkar PKT, dan Kilometer 3,” terangnya.
Pemkot Bontang Koordinasi dengan Pemprov Kaltim
Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan bersama dengan DPRD Bontang. Pemkot Bontang akan membawa permasalahan ini ke tingkat Pemprov Kaltim. Dengan harapan, akan ada titik terang mengenai penambahan kuota BBM jenis solar untuk mengurai kelangkaan.
“Pemprov memfasilitasi. Rencanannya pengajuan ini akan kami bawa hingga ke gubernur,” kata Arif.
Adapun langkah tersebut pihaknya ambil. Karena, Pertamina tidak memiliki kewenangan terhadap penyaluran kuota. Pertamina hanya sebagai operator penyalur di daerah. Sementara, pengaturan kuota berada di ranah BPH Migas.
Ia berharap, Gubernur Kaltim dapat menerima usulan tersebut kemudian meneruskan ke BPH Migas. Sebab, ada kekhawatiran kurangnya kuota akan menyebabkan potensi antrean panjang.
“Apalagi kondisi seperti ini sudah terjadi sebelumnya. Sementara kebutuhan tentunya ada peningkatan,” ucapnya.
Sebagai informasi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH menetapkan kuota BBM atau BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penguasan (JBKP) pertalite sebanyak 32,56 juta kiloliter untuk 2023. Sedangkan, kuota BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) minyak tanah (kerosene) sebanyak 0,5 juta kiloliter dan minyak solar 17 juta kiloliter.
Sementara, realisasi penyaluran solar berdasarkan Diskop-UKMP tahun lalu mencapai 17.200 kiloliter dari total 17.771 kiloliter. Sehingga, masih tersisia 57 kiloliter. Adapun realisasi pertalite mencapai 25.351 dari kuota 26.303 kiloliter. Masih tersisa 807 kiloliter. (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
