Puan bantah isu bakal menggantikan Ma’ruf Amin demi barter tunda pemilu 2024. Puan bantah isu itu dengan menegaskan tak pernah ada yang menawari atau melobi dirinya.
Akurasi.id, Jakarta – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani blak-blakan menanggapi isu terkait penundaan Pemilu 2024. Isu itu di antaranya, ia bakal menggantikan Ma’ruf Amin menjadi wakil presiden demi mengubah sikap PDIP terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Puan membantah ada yang pernah menawari atau melobi untuk menggantikan Ma’ruf, demi mengubah sikap PDIP terkait wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia memastikan Ma’ruf akan tetap menjabat sebagai wapres hingga 2024.
“Ya enggak lah, sampai 2024 itu wapresnya tetap Pak Ma’ruf sudah gitu aja. Enggak ada yang dateng,” kata Puan dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, Selasa (22/3).
Puan melanjutkan, sikap partainya telah tegas menolak wacana penundaan Pemilu. Dia berkomitmen bakal mengikuti tahapan Pemilu 2024 yang telah kesepakatan bersama DPR dan pemerintah.
Sebagai partai terkuat di parlemen, PDIP menjadi penentu wacana penundaan pemilu lewat amendemen UUD 1945 di MPR. Namun, PDIP telah menyatakan sikap untuk menolak wacana tersebut.
“Sikap PDIP kan sudah jelas bahwa kita akan menghormati segala keputusan yang resmi kesepakatan lembaga dan UU,” ucap Puan.
Di sisi lain, Puan mengakui PDIP memang mendorong amendemen UUD 1945. Namun perubahan hanya untuk pasal terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
[irp]
Tak Ingin Sikap Partai Terkait dengan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Puan tak ingin sikap partainya terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia memastikan PDIP tak akan tergoda jika ada pihak-pihak yang menawarkan barter dukungan amendemen soal PPHN dengan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Untuk bangsa dan negara, konsensus itu tidak bisa kemudian barter begitu saja karena ini beda sekali urusan masa depan bangsa plus untuk satunya lagi penundaan kekuasaan,” ujarnya.
Puan menjelaskan, amendemen konstitusi soal PPHN dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan dua hal yang berbeda, sehingga tak bisa berkaitan. Amendemen soal PPHN sudah menjadi cita-cita PDIP sejak awal, yaitu demi kesinambungan pembangunan negara.
Cita-cita itu, kata dia, tak terkait dengan siapa yang menjabat. Puan menegaskan, siapa pun presidennya, amendemen soal PPHN tetap harus berlaku.
[irp]
Ingin Pemerintah Fokus Penanganan Covid-19
“Harus bedakan nih urusannya, antara PPHN plus penundaan, jangan menjadi satu kesatuan. Karena tujuan dengan apa yang menjadi cita-cita PDIP untuk mengamendemen UUD, itu hanya satu pasal saja yang terkait garis besar haluan negara saja,” kata dia yang saat ini menjabat Ketua DPR RI.
“Dengan cita cita bahwa kelangsungan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan besar itu, harus bisa terselenggara dan berlangsung oleh siapapun yang kemudian menjadi pimpinan negara,” imbuhnya.
Kendati begitu, ia mengklaim partainya tak ingin terburu-buru terkait amendemen tersebut. Ia ingin pemerintah fokus pada penanganan pandemi.
“Jadi kita fokus ajalah bagaimana covid ini segera berakhir, ekonomi bangkit, dan pemulihan ekonomi. Pemerintah ini bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, sehingga meninggalkan legasi yang utuh bagi bangsa dan negara ini,” imbuhnya. (*)
Sumber: CNNIndonesia.com
Editor: Redaksi Akurasi.id
