Ada 3 catatan penting yang Irwan berikan usai Presiden Jokowi melantik Kepala Otoritas IKN Nusantara, Jumat (11/3/2022). Salah satu di antara catatan itu, terkait sikap pemerintah yang serba terburu-buru dalam pemindahan IKN.
Akurasi.id, Samarinda – Ketua DPD Demokrat Kaltim Irwan menyampaikan sejumlah catatan kritis, berkaitan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser, Kaltim, sebagai amanat dari Undang-Undang No 3 Tahun 2022 yang telah diteken Presiden Jokowi.
Kata dia, mengutip pernyataan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa membangun ibu kota hakikatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem, bukan sekadar membangun infrastuktur fisik. Untuk itu, dia menyampaikan tiga catatan kritis untuk IKN dari Partai Demokrat DPR RI. Pertama, perihal waktu yang tidak bisa dengan cara terburu-buru.
“Penting, sangat penting untuk menyempurnakan semua konsep dan proses menuju IKN,” kata Irwan di Hotel Grand Mercure, Samarinda, Kaltim, Jumat (11/3/2022).
Kedua, anggota Komisi V DPR ini menyoroti masalah lingkungan. Dalam pembangunan IKN, penting untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang bekelanjutan (environtmental sustainable development). Mengingat, pembangunan IKN berada di kawasan yang luas di Kaltim dan sedari awal merupakan lahan kosong atau hutan, sangat penting menjaga konservasi flora maupun fauna di kawasan tersebut.
Ketiga, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat ini, juga menyoroti kajian terkait keamanan dan pertahanan di Kaltim. Bahwa keamanan dan pertahanan pada IKN harus mendapatkan perhatikan ekstra, mengingat rencana lokasi dari IKN itu sendiri.
“Sementara itu, pendanaan juga harus dipertimbangkan sungguh-sungguh, utamanya terkait kondisi fiskal dan kemampuan APBN, tidak lupa juga persoalan psikologi-sosial masyarakat, atas dampak langsung maupun tak langsung terhadap pembangunan IKN,” tambah Irwan Fecho, sapaan akrabnya.
Kaltim Harus Punya Nilai Tawar SDM Usai Penunjukan Kepala Otoritas IKN Nusantara
Yang tidak kalah penting, ia menekankan, pentingnya daya tawar atau bargaining berkaitan posisi sumber daya manusia (SDM) di Kaltim. Hal tersebut merupakan salah satu prioritas dan harusnya tertuang dalam UU IKN Kaltim.
“Sekarang bagaimana memperjuangkan SDM lokal di Kaltim untuk memiliki bargaining. Kan posisi-posisi strategis di luar kepala dan wakil kepala otorita itu banyak. Itu yang harus kita perjuangkan. Kita punya banyak SDM berkualitas. Itu merupakan salah satu poin,” tegasnya.
Namun, Irwan berharap, agar kepala dan wakil kepala otorita mampu mengharmonisasi kearifan lokal, budaya, lingkungan, dan persoalan lainnya di IKN. Menurutnya, perihal itu penting agar pembangunan IKN membawa dampak positif bagi warga Kaltim.
“Jangan sampai IKN ini hanya berdampak buruk bagi IKN yang selama ini sudah damai,” ucapnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
