Akurasi.id, Jakarta – Kazakhstan darurat nasional. Pemerintah setempat menetapkan status ini setelah kerusuhan protes kenaikan harga bahan bakar gas LPG memicu pengunduran diri massal kabinet pimpinan Perdana Menteri Askar Mamim pada Rabu (5/1).
Negara di Asia Tengah itu telah diguncang demonstrasi sejak awal Januari hingga banyak demonstran mulai menyerbu gedung-gedung pemerintah.
Imbas status Kazakhstan darurat nasional, pihak berwenang memutus akses internet dan telepon seluler secara nasional sebagai upaya meredam kerusuhan.
Sebelumnya, pihak berwenang Kazakhstan telah menetapkan status darurat di kota-kota besar seperti Almaty, Provinsi Mangystau, dan Ibu Kota Nur-Sultan.
Dikutip AFP, pihak berwenang pun memerpanjang status darurat menjadi secara nasional hingga 19 Januari mendatang, menurut laporan saluran televisi negara Khabar 24.
[irp]
Status darurat ini juga menetapkan jam malam atau curfew mulai pukul 23.00 hingg 07.00. Pembatasan keluar masuk kota juga dalam pengawasan ketat.
“(Status darurat nasional) ini akan membatasi kebebasan bergerak, termasuk transportasi, larangan acara massal, acara keluarga yang terkait dengan kelahiran, pernikahan, bahkan kematian,” bunyi laporan Khabar 24.
Saluran tv itu menuturkan status darurat diberlakukan demi memastikan “keamanan publik, memulihkan hukum, dan ketertiban, dan melindungi hak dan kebebasan warga negara.”
Demonstrasi sudah berlangsung di kota Zhanaozen, Mangystau, sejak pekan lalu dengan jumlah massa yang tak signifikan.
Penyebab awal kerusuhan adalah lonjakan harga LPG di Mangistau. Wilayah ini disebut kaya akan hidrokarbon. Pemerintah memang kemudian menurunkan harga, tapi rakyat tak cukup puas dengan kebijakan itu.
[irp]
Mulanya, harga LPG di angka 120 tenge atau sekitar Rp3.900 per lite. Pemerintah kemudian menurunkan menjadi 50 tenge atau sekitar Rp1.600.
Mangystau memang bergantung pada LPG sebagai bahan bakar utama kendaraan. Setiap lonjakan harga akan berpengaruh pada harga makanan dan kebutuhan lain.
Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan seluruh pihak di Kazakhstan menahan diri dalam menangani demonstrasi rusuh.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan Amerika Serikat mendukung “seruan untuk tenang” dan mengatakan pengunjuk rasa harus dapat “mengekspresikan diri mereka secara damai.”
PBB juga menyerukan semua pihak untuk “menahan diri, menahan diri dari kekerasan dan mempromosikan musyawarah.”
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan badan internasional itu mengikuti peristiwa di negara Asia Tengah itu “dengan keprihatinan.” (*)
Sumber: CNNIndonesia.com
Editor: Redaksi Akurasi.id
