2024 Sebanyak 5000 Guru Kaltim Purna Tugas, Jumlah Perekrutan Jauh dari Diharapkan. Besarnya guru Kaltim purna tugas ini dipersulit dengan lambatnya proses perekrutan tenaga P3K oleh pemerintah. Kemudian banyak PNS guru terpusat di wilayah perkotaan.
Akurasi.id, Samarinda – Upaya pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa tampaknya dihadapkan pada kerikil tajam. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik dalam memenuhi dunia belajar dan mengajar di berbagai sekolah.
Di Kaltim sendiri, setiap tahunnya tenaga pengajar di SMA mengalami pengurangan ratusan orang. Untuk 2021, jumlah guru SMA yang akan purna tugas atau pensiun sebanyak 131 orang. Belum lagi jumlah guru yang terkonfirmasi meninggal dunia disebabkan pandemi. Baru-baru ini, setidaknya 120 guru SMK dinyatakan tutup usia lantaran Covid-19.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyampaikan, hingga tahun 2024, setidaknya Kaltim akan kehilangan sekitar 5000 guru untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Sedangkan kemampuan Kaltim dalam melakukan perekrutan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya sekitar 100 kuota per tahunnya.
Sementara itu perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini belum ada realisasi. Padahal rekrutmen tersebut sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu. Dalam hal ini, dikatakan Rusman, pemerintah daerah pun tak memiliki kuasa. Lantaran kebijakan pemenuhan guru merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Kita tunggu saja, apa boleh buat? Bagaimana cara mendorong kebijakan pemerintah pusat, kecuali Pemprov Kaltim diberi kewenangan merekrut guru honor dengan standar gaji yang memadai. Tapi ada instruksi Menteri PAN-RB, birokrasi yang melakukan penyetopan penerimaan tenaga honorer. Sampai hari ini belum boleh, sehingga itu jadi persoalan,” terangnya kepada awak media, Selasa (10/8/2021).
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PPP ini mengungkapkan, sejatinya jumlah guru di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim, itu ideal. Walaupun hanya di atas kertas. Karena, kenyataannya banyak keberadaan guru berstatus PNS terpusat di kota-kota. Sehingga menyebabkan penyebarannya tidak merata.
[irp]
“Sebetulnya tadinya guru-guru di Kaltim sudah ideal, yang jadi masalah, distribusi guru tidak merata, terjadi ketimpangan dan hanya menumpuk semua di kota. Akhirnya ada SMA/SMK Negeri di Kaltim itu PNS hanya kepala sekolah, selebihnya guru hanya honorer. Sedangkan daerah pinggiran diisi guru honorer,” ucapnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
