Serapan APBD Kaltim “Jauh Panggang dari Api”, Sampai Juni 2021 Baru 18 Persen, Samsun: Sangat Lamban. Dari 639 paket kegiatan yang direncanakan tahun ini, baru ada sekitar 150 paket pekerjaan yang telah dilelang. Jika tidak kunjung dilelang, dikhawatirkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun.
Akurasi.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD I Kaltim Muhammad Samsun menyatakan bahwa serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sangat lamban. Bahkan hingga dengan Juni 2021 ini, serapan APBD Kaltim baru sekitar 18 persen. Presentasi yang dapat dikatakan jauh panjang dari api.
Hal itu disampaikan Muhammad Samsun usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kaltim, Senin (7/6/2021) kemarin. Ia menerangkan, bahwa sampai saat ini, dari 639 kegiatan, baru 150-an kegiatan yang terlelang. Sehingga, masih menyisakan sekitar 589 kegiatan yang belum dilelang.
“Serapan APBD menurut kami, ya sangat lamban sekali. Walaupun, katanya serapan anggaran tahun ini jika dibanding tahun kemarin, tidak jelek-jelek amat,” cakap Samsun.
Politisi dari Fraksi Partai PDIP ini menjelaskan, jika serapan anggaran belanja daerah lamban, maka akan mempengaruhi pengembalian produk pemerintah ke masyarakat. Karena konsep serapan anggaran itu, ketika kegiatan yang sudah direncanakan pemerintah dan dianggarkan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh rakyat.
Namun, hingga saat ini produk tersebut baru sekian persen yang terlelang. Menyisakan ratusan pekerjaan yang minta dieksekusi. Seperti proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim.
“Ini kan baru lelang, jadi belum ada pembayaran. Ada yang masih persiapan. Ada yang belum dilelang. Ada yang berkasnya kurang. Harus dikerjakan dulu baru ada pembayaran. Artinya APBD 2021 belum ada satu rupiah pun yang sampai ke rakyat,” imbuhnya.
[irp]
Kendati demikian, Samsun juga menerangkan, lambannya serapan belanja Pemprov Kaltim dikarenakan adanya beberapa kendala. Misal, kendala karena adanya perubahan aturan tentang ekspektasi pasar, kemudian ada masalah dalam kelengkapan dokumen.
Selain itu, ada juga kegiatan yang perencanaan dan eksekusinya dilakukan secara bersamaan di tahun yang sama. Sehingga, perencanaan kegiatan harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian lelang fisik.
“Mestinya sebelum diajukan dokumen kegiatan, itu harus sudah lengkap dulu. Begitupun untuk kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan, harus diselesaikan dulu. Kemudian, kan ada juga Perpres 33 menyangkut honorium dan tunjangan kedinasan yang mengalami penurunan. Makanya masih ada ratusan kegiatan yang belum dilempar ke ULP,” paparnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
