BW Minta Pemkot gelar operasi pasar untuk atasi lonjakan harga kedelai. Pihaknya juga terus mendorong terbitnya Perda tentang Ketahanan Pangan.
Akurasi.id, Bontang – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Bakhtiar Wakkang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) mengatasi melonjaknya harga kedelai yang memicu rencana mogok beroperasi pembuat tahu dan tempe Bontang pada 27 hingga 28 Mei 2021. Bakhtiar minta Pemkot gelar operasi pasar.
Bakhtiar pun menyebutkan, seharusnya dinar terkait dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP), tidak hanya mengumpulkan para perajin atau pembuat tahu dan tempe se-Bontang, tatapi juga memberikan solusi nyata.
“Saya melihat inovasi di daerah lain seperti di Cirebon, Mojokerto, dan Cimahi. Pemkot setempat menggelar operasi pasar karena harga kedelai tidak berbanding lurus dengan produksi tahu dan tempe di perajin. Seharusnya pemkot memberikan bantuan, kasihan mereka akan rugi,” terang pria yang akrab disapa BW saat dikonfirmasi media ini, Selasa (25/5/2021).
Selain operasi pasar, BW juga mengusulkan agar Pemkot memberikan bantuan kepada perajin tahu dan tempe, sebagai antisipasi agar mereka tidak melakukan mogok beroperasi, yang akan berdampak pada banyak sektor usaha lain semisal pengusaha kuliner.
“Setidaknya ada dana stimulan, bisa dilakukan dengan sistem subsidi. Jadi pemerintah menyubsidi harga kedelai yang dibeli perajin. Harus ada campur tangan pemerintah di sini,” bebernya.
Walaupun kenaikan kedelai ini berskala global, BW menegaskan produksi tahu dan tempe di Kota Bontang untuk selalu ada. Oleh sebab itu dukungan Pemkot dibutuhkan.
[irp]
“Intinya jangan sampai hilang, karena ini sangat berpengaruh pada masyarakat yang memiliki usaha seperti tahu tek, gorengan, pecel lele, lalapan dan sebagainya. Dan pasti harganya akan naik ketika mereka beli pun dengan harga yang tinggi. Atau dikhawatirkan mereka tidak jualan lagi karena salah satu bahan pokoknya itu tahu tempe,” ungkap BW.
Oleh sebab itu, pihaknya juga terus mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Pangan di Bontang yang saat ini masih dalam proses pembahasan.
“Bontang ini lemah dalam ketahanan pangan, oleh karena itu, DPRD juga mendorong untuk bagaimana ada perda tentang ketahanan pangan, itu penting,” pungkas BW. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
