Basri-Najirah Diminta Tegaskan Tolak Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Loktuan, Faisal: Maksimal Saja Uji KIR. DPRD Bontang menilai, akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya jika menjadikan Pelabuhan Loktuan sebagai tempat bongkar muat batu bara.
Akurasi.id, Bontang – Munculnya wacana pemanfaatan Pelabuhan Loktuan sebagai tempat bongkar muat batu bara sebelumnya juga menjadi salah satu yang dibahas DPRD Bontang. Itu turut disampaikan pada saat gelaran rapat paripurna DPRD Bontang, Selasa (27/4/2021).
Salah satu wakil rakyat yang ikut memberikan sorotan adalah Faisal. Pria yang duduk di Komisi III DPRD Bontang itu, meminta Basri Rase-Najirah memastikan lagi agar memproses izin apapun terkait bongkar muat batu bara di Pelabuhan Loktuan.
Pernyataan itu sendiri disampaikan Faisal ketika Basri Rase-Najirah yang telah sah menjadi wali kota dan wakil wali kota Bontang, saat menyampaikan pidatonya sebagai kepala daerah di DPRD Bontang.
Menurutnya, walau saat ini Pemerintah Bontang belum memproses apapun atas rencana itu, namun Basri-Najirah dianggap perlu menyampaikan sikap tegas, apalagi dengan adanya penolakan dari masyarakat.
Dia juga menegaskan, rencana kegiatan bongkar muat batu bara akan berdampak negatif jika tetap dilakukan. Karena akan menimbulkan polusi udara yang dapat mengancam masyarakat sekitar. Kegiatan itu juga dianggap merugikan banyak orang. Meski meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jangan hanya memikirkan PAD. Lalu masyarakat dibuat menderita. Kami warga Loktuan sudah terdampak aroma amoniak dari perusahaan. Jangan tambah dengan debu batu bara,” ucap Faisal secara tegas.
[irp]
Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Basri-Najirah, Faisal meminta, agar rencana kegiatan bongkar muat batu bara itu tidak dilakukan. Apalagi untuk saat ini Kelurahaan Loktuan termasuk padat penduduk. “Kalau bisa jangan dilakukan, kasihan para warga di Kelurahan Loktuan,” harapnya.
Ia berpesan, jika ingin berfokus pada penambahan PAD. Kiranya Pemkot Bontang mendahulukan pembuatan gedung bagi pelaksanaan uji KIR kendaraan. “Kasian masyarakat Bontang. Jika ingin uji KIR kendaraannya, harus jauh-jauh ke Samarinda,” ujarnya.
Bercermin terhadap hal itu, Pemkot Bontang diharapkan bisa lebih fokus dan serius menggarap pembangunan gedung uji KIR kendaraan. Selain meringan pengendara. Bontang juga bisa mendapatkan kantong PAD. “Saya minta tahun berikutnya KIR mobil segera didirikan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Dirhanuddin
