Proyek Tambal Sulam Jalan Poros Samarinda-Bontang Dapat Sorotan Tajam dari Evaluasi LKPj Pemprov Kaltim. Kendati jalan itu masuk kewenangan jalan nasional, namun Pemprov Kaltim diminta tidak berpangku tangan, karena kondisi kerusakan jalan di sejumlah titik cukup memprihatinkan.
Akurasi.id, Samarinda – Persoalan pembangunan infrastruktur jalan memang dari waktu ke waktu selalu mendapatkan keluhan masyarakat. Dari jalan longsor, berlumpur, dan berlubang di setiap sudutnya. Karena tidak jarang, kerusakan jalan itu membuat pengendara terlibat kecelakaan lalu lintas.
Hal itu pun yang mendapatkan banyak sorotan saat sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Kaltim, saat meninjau sejumlah titik pembangunan jalan yang ada di Jalan Poros Samarinda-Bontang.
Di antara anggota Pansus LKPj Pemprov Kaltim yang menaruh sorotan tajamnya yakni, anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo. Menurut politikus Partai Gerindra itu, masalah infrastruktur ini memang menjadi persoalan krusial yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Karena bagaimanapun, sambung dia, kemajuan pembangunan di sebuah kabupateb/kota dan provinsi, salah satu indikator utamanya adalah tersedianya infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Sebab, infrastruktur jalan yang baik, akan memicu upaya percepatan aktivitas pembangunan di daerah tersebut.
Sorotan itu bahkan ditujukan langsung Bagus Susetyo saat meninjau langsung kondisi pembangunan jalan bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim di Jalan Poros Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (20/4/2021) lalu.
“Kami kira, apa yang menjadi hasil temuan dari tinjauan pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah titik ini, terutama di Jalan Poros Samarinda-Bontang, memang harus dievaluasi bersama dengan pemerintah,” katanya.
[irp]
Lebih lanjut Bagus menyoroti kerusakan jalan yang ada di wilayah Tanah Datar yang sebelumnya ramai dibicarakan. Sebagaimana diketahui, Jalan Poros Samarinda-Bontang itu, mengalami kerusakan parah sebagai salah satu imbas kegiatan pertambangan di wilayah itu. Akibatnya, kemacetan panjang setiap harinya pun tidak terelakan.
Bagus sendiri cukup menyadari bahwa Jalan Poros Samarinda-Bontang merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena jalan itu berstatus jalan nasional. Kendati demikian, harusnya itu tidak menjadi alasan bagi Pemprov Kaltim untuk berpangku tangan. Karena bagaimanapun, jalan itu mempengaruhi aktivitas masyarakat.
Untuk itu, dia mendorong Dinas PUPR Pera Kaltim agar ikut mengurai kerusakan jalan itu. Salah satunya yakni dengan mengupayakan agar drainase jalan di wilayah itu dapat segera dibenahi, sehingga air tidak meluap ke jalan.
“Karena memang permasasahannya di drainase, baik di sisi kanan maupun kiri yang tidak terlihat, sehingga jalur pembuangan airnya itu tidak ada. Mestinya dicarikan solusi untuk pembuangan air atau dibuatkan polder,” imbuhnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin
