Soroti pertanian dan pertambangan di Kaltim, Anggota DPD RI Mawarni minta pemerintah membuka mata.
Akurasi.id, Samarinda – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI komite 2 Dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni ,menggelar buka puasa bersama dengan wartawan wilayah Samarinda, di Basoda Resto & Cafe, pada Selasa (20/4/2021).
Sebelum berbuka puasa, setidaknya Mawarni menyampaikan beberapa hal yang menjadi unek-uneknya selama ini, yakni salah satunya dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Selain PUPR juga bermitra dengan pertanian, ia mengaku terus terang memfokuskan dirinya untuk pertanian, guna mendorong dan meningkatkan pertanian di Kaltim.
Mengapa demikian, karena katanya, ketika melihat tahun 1997 ada krisis moneter, kemudian dalam kondisi sekarang ini adanya pandemi Covid-19, yang paling kuat hanya pertanian.
“Hanya saja pertanian kita ini bisa dibilang masih jauh dari harapan, lantaran dalam satu tahun hanya sekali panen, harap saya minimal 2 kali dalam setahun” ungkapnya di hadapan para awak media, Selasa (20/4/2021).
Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kutim itu menilai masih banyak fasilitas pertanian yang masih kurang, seperti harus adanya irigasi.
[irp]
“Yang mempersulit petani kita berproduksi dengan baik, kalau hujan banjir, kalau panas kemarau kering,” tuturnya.
Selain pertanian, wanita yang memiliki 120.388 suara dalam Caleg 2019 lalu itu mengatakan, Dinas PUPR juga bermitra dengan perdagangan, perekonomian, perindustrian, kehutanan dan lingkungan hidup, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Untuk ESDM, Mirni mengaku fokus dalam menyoroti tentang Migas atau Minyak dan Gas. Namun untuk pertambangan ia mengaku tidak terlalu mendukung.
“Karena pertambangan itu merusak lingkungan, itu merusak lingkungan yang cukup parah,” sebutnya.
Ditambahkannya, pertambangan tidak bisa menyejahterakan masyarakat secara merata, terkhusus kepada masyarakat yang tak jauh dari kawasan tambang.
“Saya ke daerah Sebulu atau ke daerah L (Kukar), ada yang kerja di pertambangan ternyata mereka sistem kontrak, 3 tahun sudah selesai kembali lagi jadi pengangguran,” jelasnya.
Belum lagi dampak nyatanya, seperti masalah banjir, hal tersebut dilantari karena kurang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang baik.
[irp]
Kendati demikian, ia mengetuk hati – hati para pengusaha tambang khusus di Kaltim ini, untuk menolong kesejahteraan masyarakat.
“Kalau memang Anda mengeruk kekayaan dari sana, tapi tolong kesejahteraan masyarakat diperhatikan dan pendidikan masyarakat diperhatikan,” pungkasnya. (*)
Penulis : Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Rachman Wahid
