10.000 buruh gelar demo besar-besaran hari ini, berikut isi tuntutan. Aksi demo tersebut akan berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB.
Akurasi.id, BONTANG – Sebanyak 10.000 buruh dari 1.000 pabrik akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada hari ini, Senin 12 April 2021, hari ini.
Aksi demo tersebut akan berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB. Aksi ini dilaksanakan serentak di 150 Kabupaten dan Kota dari 20 provinsi.
Dikutip dari keterangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pimpinan serikat pekerja dan perwakilan buruh di tingkat kabupaten dan kota, provinsi dan nasional akan melakukan aksi terbatas di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, seperti Gedung MK, kantor gubernur dan kantor bupati serta wali kota.
Pimpinan serikat pekerja dan puluhan ribu buruh di tingkat pabrik atau perusahaan melakukan aksi di lokasi perusahaan (di dalam pagar perusahaan) dan tidak boleh keluar pagar, dengan mengikuti standar protokol kesehatan di pabrik dan perusahaan masing-masing.
Ratusan ribu buruh yang tidak ikut dalam aksi lapangan direncanakan mengikuti aksi virtual secara live streaming.
Dalam aksi demo ini, buruh menyuarakan 4 tuntutan, yaitu meminta hakim mahkamah konstitusi membatalkan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
[irp]
Selanjutnya, pemberlakuan UMSK tahun 2021, tuntutan pembayaran THR 2021 secara penuh dan tidak dicicil. Terakhir, usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
Buruh Bakal Gugat Menaker Jika Izinkan Pengusaha Cicil dan Potong THR
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggugat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika bersikeras untuk menerapkan Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi Covid-19, terkait pemberian THR yang bersifat meringankan pengusaha di tengah wabah Covid-19.
Sebab, hal itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
“Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apa pun bentuk suratnya terhadap surat yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana bertentangan dengan peraturan THR, sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2015,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3).
Bos KSPI ini bilang, penolakan keras atas SE tahun 2020 lalu tersebut sangat wajar. Mengingat besar kemungkinan bagi perusahaan untuk kembali menerapkan skema pembayaran THR tahun ini bakal dicicil ataupun dipotong.
“Tentu KSPI dan buruh Indonesia menolak keras bilamana Menaker mengeluarkan surat edaran atau yang bentuknya apa pun surat yang kalau mengatur THR itu bisa dibayar dicicil dan nilai THR boleh dibayarkan oleh pengusaha di bawah 100 persen,” bebernya.
[irp]
Pun, hingga saat ini hingga saat ini PP 78/2015 tentang Pengupahan masih berlaku. Untuk itu, dia meminta skema pembayaran THR tidak boleh dicicil dan nilai yang diberikan harus 100 persen penuh.
“Walaupun sudah keluar 4 peraturan pemerintah turunan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, tapi PP 78 Tahun 2015 tidak dicabut. Dasar pemberian THR itu adalah PP 78 Tahun 2015 yang belum dicabut sampai hari ini. Dengan demikian dia masih berlaku,” ucap dia menekankan. (*)
Penulis/editor: Rachman Wahid
