Tak ingin kecolongan dan salah pilih, dewan bakal ikut kaji para petinggi perusda pilihan Pemprov Kaltim. Kendati dalam tahap pengawasan seleksi direktur dan komisaris perusda tidak dilibatkan, namun setelah mereka terpilih, Komisi II DPRD Kaltim memastikan akan ikut mengkaji setiap para petinggi perusda pilihan Pemprov Kaltim tersebut.
Akurasi.id, Samarinda – Banyaknya para petinggi perusahaan daerah (perusda) di Kaltim yang terjerat kasus rasuah tentu menjadi sorotan serius. Sebab dari pelanggaran hukum yang terjadi di dalam perusda, uang miliaran rupiah harus diderita negara sebagai kerugiannya.
Pemilihan calon para petinggi perusda yang kini tengah dilakukan Pemprov Kaltim, ini pun diharapkan mampu melibatkan fungsi pengawasan dari para anggota DPRD Kaltim, khususnya dari Komisi II.
“Kami juga paham ada aturan yang mana Komisi II tidak bisa masuk lebih jauh. Tapi sebagai fungsi monitoring, tentu kami perlu diajak komunikasi, apalagi jika para calon petinggi perusda sudah melewati kajian fit and proper test yang bener,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, Selasa (9/3/2021).
Setelah melalui tahapan seleksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, calon petinggi Perusda yang telah terpilih akan menghadapi uji tahapan selanjutnya dari para legislator Benua Etam -sebutan Kaltim.
“Setelah itu kami akan uji lagi. Termasuk pengukuran tingkat keberhasilannya. Before after-nya dalam menjalankan perusda harus bisa dijelaskan,” tegas Listiyono.
Langkah pengujian lanjutan ini pasalnya wajib dilakukan, sebab para wakil rakyat tak lagi ingin melihat negara merugi akibat salah kepemimpinan di dalam tubuh perusda. Selain itu, orang yang nantinya akan memimpin pun harus dipastika berkompeten. Yang artian kata, bukan titipan dan justru malah merugikan negara.
[irp]
“Jangan sampai nanti yang duduk tidak bisa menjelaskan apa-apa, bagaimana perusda akan dipimpinnya ke depan. Ini tentu pastinya akan membuat repot. Tentu kami akan kritisi. Harapan saya, para calon direktur benar-benar mempunyai kompetensi yang mumpuni,” harapnya.
Dalam masa jabatan pemimpin perusda, mereka juga harus siap mendapatkan atau membuatkan target waktu, serta mampu menunjukan progres perbaikan yang diharapkan. Tidak asal menjabat saja. “Kalau tidak bisa ya harus siap mundur dari jabatannya,” imbuhnya.
Tak hanya soal kompetensi yang dimiliki para calon pemimpin perusda, Listiyono juga mengutarakan, jika ada permasalahan yang tak lagi bisa tertanggulangi, maka pihak eksekutif tak harus membentuk perusda yang baru.
[irp]
Dari pada membuat perusda yang baru, alangkah lebih baiknya jika pemerintah melakukan skrinning aset yang mampu diselamatkan dan begitu juga pada bidang keuangan sebuah perusda. Jangan sampai adalagi perusda abunawas yang hanya membebani keuangan negara.
“Daripada membuat yang baru, ibarat cuman ganti baju saja, mungkin yang ada dimaksimalkan kembali. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan lebih baik ditutup, dan fokus kepada sisa perusda yang ada yang mana pastinya harus bisa lebih dimaksimalkan kembali,” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
