DPRD Bontang bentuk Pansus usai gelar Paripurna LKPJ Wali Kota. Pansus nantinya diharapkan dapat membedah substansi, realisasi dan serapan anggaran LKPJ yang telah dilakukan eksekutif selama tahun 2020.
Akurasi.id, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Paripurna ke 10 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 Wali Kota Bontang, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (9/3/2021).
LKPJ tersebut dibacakan oleh Wali kota Bontang, Neni Moerniaeni, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dan 25 anggota DPRD Bontang lainnya.
Dalam Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua I Junaidi dan Wakil Ketua II Agus Haris tersebut, Neni menjelaskan capaian program kerja pemerintah.
Indikator utama pembangunan hingga tahun 2020 yang secara umum berdampak tekanan penyebaran pandemi COVID-19. Sehingga relatif mengalami penurunan dibandingkan pencapaian 2019.
Beberapa indikator tersebut di antaranya, jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2020 telah mencapai 184.784 jiwa. Mengalami peningkatan 1,74 persen dari tahun 2019.
Kedua, jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 adalah 91.932 orang atau sekitar 69,24 persen dari jumlah penduduk usia kerja.
[irp]
Ketiga, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan 9,02 persen pada tahun 2019 menjadi 9, 46 persen.
Selanjutnya, tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan menjadi 4,38 persen.
Kelima, capaian indeks pembangunan manusia tahun 2020 juga terdampak tekanan pandemi COVID-19 sehingga mengalami penurunan dari 80,09 menjadi 80,07.
Keenam, pada aspek ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai keseluruhan aktivitas perekonomian mengalami penurunan dari 58,33 menjadi 56,55.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tanpa memasukkan peran industri pengolahan migas dan sektor pertambangan.
Dan terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dengan migas masih tumbuh negatif mencapai -2,76 pada tahun 2020, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan peran industri pengolahan migas dan sektor pertambangan.
Usai dibacakan Neni, legislator selanjutnya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ APBD 2020 Wali Kota Bontang tersebut.
[irp]
Andi Faiz juga menyebut di sela rapat paripurna, akan menyampaikan sesuai instruksi Permendagri selanjutnya pihaknya akan membentuk Pansus untuk membahas LKPJ Wali Kota.
Pansus nantinya diharapkan dapat membedah substansi, realisasi dan serapan anggaran LKPJ yang telah dilakukan eksekutif selama tahun 2020.
“Pansus itulah yang akan membedah LKPJ bersama OPD. Berkesesuaian tidak dengan yang disampaikan Bu Wali tadi,” beber Andi Faiz.
Selanjutnya pansus akan merekomendasikan kesimpulan atas kinerja Wali Kota Bontang selama setahun itu.
“Pansus nanti memberikan laporan ke DPRD kemudian menyimpulkan apakah diterima atau ditolak LKPJ Wali Kota,” tutup Andi Faiz. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
