Perda Pemberdayaan Adat Istiadat 37 Pasal, Amir Tosina: jangan sampai menyalahi aturan. Bahkan para ketua adat di Bontang juga akan dilibatkan.
Akurasi.id, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang terus kebut pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal di Kota Taman – sebutan Bontang-.
Melalui rapat kerja (raker) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Bontang, DPRD yang diwakili komisi III bersama dinas terkait mengkaji butiran pasal demi pasal. Agar memiliki produk hukum yang jelas bagi lembaga adat di Bontang.
“Ada 37 pasal yang nantinya akan mengikat perda itu. Tadi bersama dinas terkait juga sudah kita rundingan bersama agar pengkajian perda ini sesuai dengan yang masyarakat harapkan,” jelas Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2020) lalu.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mengajak para ketua adat setempat yang ada di Kota Bontang, agar dapat duduk bersama mengkaji perda tersebut.
“Sebagai perwakilan nanti kami akan ajak ketua adat Guntung dan Bontang Kuala, karena kita tahu mereka merupakan ketua dengan adat budaya yang cukup lama di Bontang,” ungkapnya.
Amir menambahkan, penyusunan raperda patut merujuk Kemendagri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Sedangkan saat ini belum ada lembaga adat yang dibentuk oleh Pemkot Bontang.
“Tentunya ini juga harus kita pikirkan. Pada materi setelah saya cek sudah tepat maksud dan tujuan untuk pemberdayaan lembaga adat tetapi tetapi pada BAB II masuk pada kedudukan fungsi lembaga adat berarti ini kan kembali lagi pada fungsi lembaga adat bukan pembedayaan. Apakah tidak masalah dalam satu pokok ada pembahasan yakni fungsi lembaga dan pemberdayaan,” paparnya.
Untuk itu, pihaknya saat ini masih fokus mendalami materi, dengan melakukan pengkajian, sebab dalam draft raperda, terdapat pembahasan terkait hak dan wewenang lembaga adat. Dengan kata lain, raperda ini menyinggung formalitas lembaga adat.
“Apakah kita tetap melanjutkan pembahaan ini karena jika berbicara pemberdayaan berarti lembaganya sudah ada tapi berdasarkan pernyataan bagian hukum tadi itu masih belum ada. Yang ada hanya lembaga desa,” paparnya.
“Jadi saran saya, baiknya kita bahas terkait lembaga adatnya terlebih dahulu dengan diatur perwali dan untuk pemberdayaan lembaganya kita bahas secara khusus nantinya,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi
