Akurasi.id, Sangatta – Kesejahteraan pegawai yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) belum berjalan sebagaimana mestinya. Terbukti dari pemberian gaji bagi para tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) yang masih berada di bawah upah minimum kabupaten (UMK).
baca juga: Miris, Sejak 1988, Warga Kecamatan Kaubun di Kutim Hidup Tanpa Setrum Listrik PLN
Sorotan itu salah satunya datang dari Bakal Calon Bupati Kutim Mahyunadi. Menurut politikus Partai Golkar itu, sudah semestinya Pemkab Kutim memberikan upah yang layak bagi para TK2D. Karena dalam hal kerja, mereka pun melaksanakan semua yang dikerjakan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
“Untuk gaji para TK2D ke depan, harus ditingkatkan oleh Pemerintah Kutim. Kita akan upayakan bisa setara UMK atau serendah-serendahnya Rp2,5 juta per bulannya. Itu sebagai bentuk keadilan bagi para TK2D yang sudah bekerja layaknya ASN,” kata Mahyunadi.
Dia cukup mengkritik kebijakan Pemerintah Kutim yang abai terhadap hak-hak para TK2D. Apalagi banyak di antara pegawai yang hak-haknya ditunda dengan alasan defisit keuangan. Bahkan berdasarkan laporan yang dia terima, gaji para TK2D sampai harus tertahan 2 hingga 3 bulan lamanya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Kutim memberikan upah kepada TK2D berkisar antara Rp1 juta sampai dengan Rp1,5 juta dengan jenjang pendidikan SMA hingga sarjana (S1). Untuk ukuran beban hidup di Kutim, nilai tersebut masih jauh dari kata layak.
“Pemkab Kutim ke depannya, jangan hanya perusahaan yang diwajibkan membayar upah atau gaji pegawai sesuai UMK. Sedangkan untuk TK2D, Pemkab Kutim justru mengabaikan hal itu. Justru menggaji di bawah UMK. Tentunya itu sangat lucu,” ketusnya.
Mahyunadi bercerita, ketika dia masih menjabat ketua DPRD Kutim, dia bahkan pernah bersitegang dengan Pemkab Kutim lantaran persoalan gaji TK2D tersebut. Sebelumnya, Pemkab Kutim hanya memberikan gaji TK2D sebesar Rp800 ribu hingga Rp1 juta.
Terhadap hal itu, dalam berbagai rapat dengan pemerintah, Mahyunadi ngotot meminta agar gaji TK2D dinaikkan. Hingga pada satu waktu, Pemkab Kutim akhirnya menyetujui usulan kebaikan gaji tersebut dan menetapkan diangka Rp1 juta hingga Rp1,5 juta.
“Pada waktu itu, saya melihat ada ketidakadilan terhadap para TK2D. Makanya, saat menjabat ketua DPRD, saya berkali-kali meminta agar Pemkab Kutim menaikkan gaji TK2D. Pada saat itu akhirnya disetujui naik menjadi Rp1,5 juta, dari semula hanya digaji Rp800-900 ribu,” imbuhnya.
Pria yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kaltim itu ingin, kinerja TK2D ke depan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Begitu pun dengan pemberian upah kepada mereka. Apapun alasannya, Pemkab Kutim berkewajiban memberikan upah yang layak.
“Saya kira, persoalan defisit tidak boleh lagi menjadi alasan untuk tidak memberikan kesejahteraan yang layak bagi para TK2D di Kutim. Insyaallah, bila diamanahkan menjadi Bupati Kutim, maka hal pertama yang ingin saya benahi adalah membenahi kesejahteraan para TK2D,” tandasnya. (*)
Penulis: Redaksi Akurasi.id
Editor: Dirhanuddin
