Akurasi.id, Bontang – Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan lewat pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik serta transparan, menjadi salah satu fokus yang dibahas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Kamis (16/4/20).
baca juga: Monitoring Izin Bangunan, Kepala DPMPTSP Bontang Imbau Pentingnya IMB
Rapat Pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu, bertempat di Ruang Rapat Bhakti Praja, Lantai II kantorDPMPTSP Bontang. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat struktural DPMPTSP dan perwakilan staf.
Kepala DPMPTSP Bontang, Puguh Hardjanto mengatakan, pelaksanaan rapat ini membahas mengenai jalannya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan dinas tempat dia memimpin. Hal itu sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia.
“Efektif, efisien dan ekonomis adalah prinsip dasar yang ingin kami bangun lewat reformasi birokrasi ini. Dengan difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes atau hasil pelayanan yang memadai bagi masyarakat,” jelas Puguh.
Dalam kesempatan tersebut, koordinator masing-masing tim memberikan perkembangan dan evaluasi terkait capaian indeks reformasi birokrasi yang berasal dari KemenPAN-RB. Misalnya, bahwa beberapa bukti pendukung yang diperlukan mengalami peningkatan yang cukup berarti.
“Kami terus berupaya menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik. Harapannya, setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi,” ucapnya.
Lewat berbagai inovasi dan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang telah dilakukan DPMPTSP Bontang, Puguh berharap, pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya berjalan dengan baik dan memberikan kepuasaan bagi masyarakat.
“Doa dan harapannya, semoga nilai, dokumen dan bukti fisik yang telah di kumpulkan dapat dipertahankan, sehingga dapat meningkat kinerja dan profesionalisme sebagai cerminan meningkatnya kualitas performa dan pelayanan DPMPTSP Kota Bontang,” katanya.
Hal lain yang diharapkan Puguh dari reformasi birokrasi yakni terbangunnya revolusi mental. Di antaranya dengan adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Serta terwujudnya pemerintah yang efektif dan efisien.
“Akhir yang kami harapkan lewat berbagai evaluasi kebijakan, pelayanan, kinerja, dan mutu SDM, adalah terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Sehingga, apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Bontang dapat wujudkan, salah satunya dengan tumbuh suburnya iklim investasi di daerah ini,” harapnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
