Akurasi.id, Sangatta – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akhirnya sepakat meningkatkan ke proses penyidikan atas perkara dugaan pemalsuan dukungan calon independen yang diduga dilakukan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara.
baca juga: Belum Penuhi Syarat Maju Pilkada Kutim, Pasangan Abdal-Rusmiati Wajib Setor Dukungan Tambahan
Pelaku diduga tidak melakukan verifikasi faktual (verfak) terhadap 2002 dukungan calon perseorangan yang dinyatakan PPS telah memenuhi syarat (MS).
Pada Jumat (24/7/20) pukul 14.00 Wita, Sentra Gakkumdu Kutim melimpahkan berkas Nomor 01/TM/PB/Cam.Sangut/23.09/VII/2020 kepada Polres Kutim yang selanjutnya dilakukan penyidikan.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran (PP) Bawaslu Kutim Budi Wibowo menjelaskan kasus dugaan pemalsuan dukungan ini merupakan temuan dari jajaran pengawas 12 Juli 2020 dengan peristiwa 12 Juli 2020 lalu.
“Setelah dinyatakan sebagai temuan, secara maraton, kami meminta klarifikasi. Mulai dari penemu, jajaran pengawas, 16 orang saksi, dan anggota PPS ,” beber Budi.
Saksi yang diminta klarifikasi sebanyak 16 orang yang namanya terdapat dalam daftar dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Form B.1.1-KWK) dan telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh PPS Desa Sangatta Utara.
“Dalam keterangannya, saksi mengaku tidak pernah dilakukan verifikasi faktual. Anehya nama mereka sudah dinyatakan MS mendukung calon perseorangan,” sebutnya.
Dalam kralifikasi, juga dikumpulkan bukti-bukti berupa, Form B.1.1-KWK, video rekaman warga yang terdaftar dalam dukungan yang tidak di verfak oleh petugas verifikasi, Model BA.5-KWK Perseorangan, serta salinan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan.
“Kami sudah melakukan pembahasan dan kajian bersama Tim Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari anggota Bawaslu, penyidik kepolisian, dan kejaksaan. Dari 2 alat bukti yang dikumpulkan, Sentra Gakkumdu merekomendasikan bahwa terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Sangatta Utara,” bebernya.
Sementara Kasatreskrim Polres Kutim Abdul Rauf turut membenarkan adanya laporan tersebut yang sebelumnya sudah dibahas bersama Sentra Gakkumdu Kutim.
“Ya laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan diteruskan ke penyidik Reskrim untuk ditindak lanjuti atas laporan tersebut,” ujar Rauf.
Dia menuturkan saat ini penyidik kepolisian (Gakkumdu) sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara ini dengan meminta keterangan para saksi.
“Dalam waktu yang sangat singkat pihak penyidik akan melakukan penetapan tersangka terhadap kasus dugaan palsukan dukungan calon perseorangan,” katanya.
Atas perbuatannya pelaku diduga melanggar pasal 185B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Pasal ini berbunyi: Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Suci Surya Dewi
