Ditulis oleh: Ufqil Mubin
30 Agustus 2019
Terdapat lima alasan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar): lahan yang luas, minim konflik sosial, potensi bencana alam yang minim, fasilitas olahraga berskala internasional, dan infrastruktur yang lengkap. Secara umum, benarlah demikian. Setidaknya kesan itu yang saya dapatkan selama bertahun-tahun bermukim di Kalimantan Timur (Kaltim). Meski dalam detailnya, terdapat hal-hal yang tidak dipotret secara sempurna oleh mantan wali kota Solo itu.
Baca Juga: Memindahkan Ibu Kota, Mengalihkan Pusat Peradaban
Sejatinya, Kukar sebagai kabupaten yang akan digunakan dua kecamatan di wilayahnya sebagai ibu kota negara memiliki begitu banyak keunggulan yang mungkin belum digali oleh pengambil kebijakan di pusat. Hal ini pulalah yang mendasari argumentasi saya mendukung pemindahan ibu kota negara itu.
Pertama, sejak 2008 saya belum pernah melihat konflik sosial di kabupaten tersebut. Para pemuda sibuk dengan aktivitas mereka. Baik sebagai pelajar, pekerja, maupun wirausaha. Pada pagi hari hingga sore, orang-orang sudah sibuk dengan pekerjaannya. Karena itu pula, kita jarang melihat anak-anak muda berkumpul untuk sekadar berbincang—kecuali di malam hari. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Di wilayah-wilayah tertentu seperti Loa Janan, Loa Kulu, Samboja, dan Tenggarong Seberang, kawula muda yang lulus dari perguruan tinggi ataupun SMA/SMK, banyak yang bekerja di tambang. Saban hari mereka bekerja. Sehingga tak ada waktu yang memadai untuk sekadar menciptakan konflik antarpemuda layaknya yang kerap kita lihat di daerah-daerah lain di Indonesia.
Kedua, masyarakat yang ramah dan inklusif. Mereka terbuka dan ramah dengan para pendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah putra daerah mulai terkikis. Jabatan-jabatan publik tak hanya dijabat oleh suku-suku asli di Kaltim. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengemban amanah di pemerintahan. Di beberapa daerah di Kaltim, jabatan wali kota dan bupati telah dijabat oleh orang-orang yang notabenenya bukan penduduk asli Kaltim. Ini satu hal yang unik. Di tengah banyak daerah di Indonesia yang masih mengandalkan sukuisme dalam kepemimpinan daerah, Kaltim telah membangun demokrasi yang sangat terbuka dan maju.
Ketiga, masyarakat yang religius dan penganut agama yang hidup berdampingan. Di Kukar, penganut agama hidup layaknya saudara. Ini pula yang terpotret dengan indah di Samarinda. Sependek pengetahuan saya, tak ada satu pun orang yang melarang penganut agama lainnya mendirikan tempat ibadah. Gereja dan masjid berdiri berdekatan di pusat Kota Tenggarong. Keterbukaan dalam beragama berkembang pesat. Pernah terjadi konflik dan penolakan kegiatan mazhab Islam oleh kelompok yang notabenenya tak mewakili golongan Islam di Kukar. Tetapi dapat dengan mudah diredam seiring kedewasaan dalam beragama yang diperlihatkan para tokoh agama.
Keempat, daerah yang kaya sumber daya alam. Dua daerah yang dipilih sebagai ibu kota negara itu memiliki sumber daya mineral yang telah dieksploitasi sedemikian rupa. Sebagian besar daratan Kukar digunakan perusahaan tambang batu bara. Hutan-hutan telah gundul. Karena itu, kurang tepat jika ada sebagian orang menyebut kabupaten ini sebagai penopang terbesar paru-paru dunia. Sebagian lahan Bukit Soeharto yang disebut-sebut taman hutan raya itupun telah beralih menjadi lahan tambang batu bara. Setelah ibu kota negara benar-benar dipindah di Muara Jawa, Samboja, dan Sepaku, pemerintah akan lebih mudah mengontrol dan menyelesaikan masalah lingkungan yang kerap didengungkan di provinsi ini. Saya optimis, Kaltim sebagai wilayah yang merepresentasikan kekayaan Indonesia dapat dikembalikan dan terpilihara seperti sediakala.
Kelima, Kukar memiliki kerajaan tertua di Nusantara. Pemindahan ibu kota itu seperti mengembalikan ruh dan khasanah sejarah yang telah berakar kuat dalam perjalanan bangsa ini. Citra kerajaan Kutai yang telah berkembang sejak abad ke-4 dapat mengembalikan wajah Indonesia sebagai bangsa yang memiliki akar sejarah karena dipersatukan oleh kerajaan-kerajaan pra kemerdekaan. Inilah yang tidak dimiliki oleh Jakarta. Sedangkan silsilah kerajaan Kutai terpelihara dengan baik. Bahkan raja masih memimpin pesta adat. Artinya, konsepsi kerajaan bukan hanya nostalgia belaka. Tetapi terpilihara dalam urat nadi perkembangan daerah ini. (*)
